Raperda Hak Masyarakat Hukum Adat Perlu Kajian Mendalam

Tokoh Masyarakat Melawi, Gabriel Salim mengungkapkan Raperda Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Melawi mesti dilakukan secara hati-hati dan mengatur hingga secara teknis dalam penyusunannya. Sebab berkaitan dengan pengelolah hutan khusnya kayu. <p style="text-align: justify;">Karena, menurutnya, bagaimanapun pengelolaan kayu jika diserahkan pengelolaan langsung ke Masyarakat sangat beresiko terutama akan muncul orang-orang tertentu atau orang-orang yang punya modal yang dapat menguasai hasil hutan masyarakat adat.Sehingga nantinya masyarakat yang  menikmati hasil hutan akhirnya akan gigit jari tidak mendapatkan apa-apa.<br /><br />“Ini yang akan menimbulkan komflik baru di masyarakat akan ada semacam  jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Itu yang saya kwatirkan kalau perda ini sudah berbicara mengenai Pemanfaatan Kayu Lokal,” ujarnya <br /><br />MLanjut Salim, mereka yang merumuskan perda pengelolaan hutan masyarakat adat  ini harus hati-hati terutama bagaimana mengakomodir pengelolaan hutan dalam masyarakat adat. Kalau pengelolaan kayu di serahkan langsung ke masyarakat dalam pengelolaanya memang berbahaya. <br /><br />“Dari pengamatan saya akan terjadi monopoli baru di masyarakat yang bermodal yang akan menguasai. Apalagi melihat keadaan ekonomi masyarakat zaman sekarang akhirnya bukan mensejaterakan masyarakat tetapi membuat orang kaya semakin kaya,” jelasnya.<br />  <br />Sementara itu Badan Legislasi Anggota DPRD Melawi Pose menuturkan ada perkembangan diskusi yang dilakukan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat perda yang di usulkan Lembaga Bela Banua Talino tentu mengakomidir kepentingan hak wilayah adat yang ada di Melawi.<br /><br />“Tapi kalau terkait pemanfaatan hutan tentu ada subtansi lain yang perlu kita kaji yang perlu kita pertimbangkan tentu untuk kebaikan masyarakat melawi. Namun kami di DPRD tetap mendukung yang jelas Perda khusnya pemanfaatan kayu masih dalam tahap pengkajian.<br /> <br />Pose mengatakan, nantinya pihaknya juga akan melihat perkembangan yang ada karena pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat ini. Kalau untuk pemanfaatan kayu atau pengelolaan kayu dengan adanya keinginan masyarkat lokal terutama melawi dalam hal kepentingan masyarakat terutama akan dikaji terlebih dahulu respon dan keinginan masyarakat. <br /><br />“Kita akan kaji lebih mendalam dengan melibatkan komponen masyrakat adat yang ada untuk mempersatukan pikiran,” pungkasnya. (KN)</p>