Ratifikasi Protokol Nagoya Di Harap Percepat RUU PSDG

oleh

Ratifikasi Protokol Nagoya diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (RUU PSDG) yang telah disusun sejak 2002. <p style="text-align: justify;">Ratifikasi Protokol Nagoya diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (RUU PSDG) yang telah disusun sejak 2002.<br /><br />"Ratifikasi Protokol Nagoya mudah-mudahan bisa bersama dengan pembahasan RUU PSDG. Kita ingin agar ratifikasi ini juga dijadikan momentum untuk mempercepat pembahasan RUU PSDG yang sudah cukup lama disusun sejak 2002," kata Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, Arief Yuwono di Jakarta, Senin.<br /><br />Indonesia ikut menandatangani Protokol Nagoya pada 11 Mei di Markas Besar PBB, New York bersama tujuh negara lainnya yaitu Guatemala, India, Jepang, Norwegia, Afrika Selatan, Swiss dan Tunisia.<br /><br />Arief Yuwono menjelaskn Protokol Nagoya akan menjadi instrumen penting yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya genetik dan menghentikan praktek biopiracy (pencurian sumber daya genetik), khususnya bagi Indonesia yang merupakan negara mega biodiversity kedua di dunia.<br /><br />Menurut dia , ratifikasi Protokol Nagoya memberikan banyak keuntungan seperti upaya menghadang biopiracy (pencurian sumber daya genetik) yang bisa dimasukkan ke dalam RUU PSDG sehingga itu bisa menjadi peraturan-peraturan yang mengikat secara nasional.<br /><br />Lebih lanjut Arief mengatakan, persoalan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia terkait banyak hal. Pertama Indonesia masih menghadapi masalah database.<br /><br />Kedua, yang juga penting adalah terminologi keanekaragaman hayati belum dikenal luas sebagaimana orang mengenal flora dan fauna sebab definisi keanekaragaman hayati bukan hanya satwa, flora dan fauna tapi juga sampai ke ekosistemnya, spesies dan sumber genetik.<br /><br />Ketiga, berbicara mengenai keanekaragaman hayati juga terkait denga sumberdaya manusia. Arief mencontohkan saat harus melestarikan satwa langka seperti komodo, harus dimiliki ahli komodo dan ahli-ahli yang lain yang disediakan.<br /><br />Selain itu, yang harus ditingkatkan kemudian adalah kelembagaan. Kementerian Lingkungan Hidup sebagai nasional vokal poin tentunya itu tidak cukup karena harus punya nasional kompeten authority yang tentunya berkait langsung antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).<br /><br />"Ini beberapa persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dengan meratifikasi Protokol Nagoya diharapkan nanti Indonesia betul-betul bisa punya fondasi yang kuat untuk bisa menjamin masa depannya. Saya yakin masa depan indonesia akan bergantung pada keanekaragaman hayati," tambahnya.<br /><br />Ia meyakini hal tersebut karena sumberdaya mineral akan berkurang potensinya, tapi sumberdaya alam berupa keanekaragaman hayati itu bisa menompang pembangunan mungkin 25-50 tahun ke depan dengan berbagai langkah yang harus diikuti. (Eka/Ant)</p>