Urusan tangkap menangkap penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan solusi tepat mengatasi masalah, malah justru membawa persoalan baru, akan lebih baik pemerintah daerah bersama seluruh stakholder menegaskan menolak BBM bersubsidi masuk Sintang. <p style="text-align: justify;">“Masyarakat kita sudah terbiasa membeli bensin dengan harga melebihi dari harga subsidi, jadi untuk apa subsidi kalau tidak dinikmati masyarakat, solusinya Sintang ini harus bebas dari BBM bersubsidi,” kata Zainudin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sintang kepada Kapuas Post, Selasa (4/10) di Sintang.<br /><br />Ia mengatakan kegiatan razia meskipun ada pelaku penimbunan yang diamankan namun tetap bukan solusi dan tidak juga memberikan efek jera karena buktinya ketika razia tidak dilaksanakan, kegiatan menyimpang itu masih tetap berlangsung.<br /><br />“Justru mempersulit masyarakat karena BBM yang dijadikan barang bukti itu tidak bisa beredar di masyarakat, artinya BBM yang semestinya tersalurkan menjadi tertahan karena melalui proses hukum,” kata Politisi Partai Golkar ini.<br /><br />Bahkan dengan dilakukannya razia, maka bisa dijadikan mementum bagi para spekulan untuk menaikkan harga BBM eceran.<br /><br />“Dengan alasan sulit dapat BBM karena razia, maka bisa saja mereka menaikkan harga dan itu justru mempersulit masyarakat,” imbuhnya.<br /><br />Ia menawarkan agar pemerintah daerah bersama seluruh stakholder terkait untuk duduk satu meja membahas kemungkinan menelurkan kebijakan daerah untuk menolak masuknya BBM bersubsidi di Kabupaten Sintang.<br /> <br />“Buat penolakan terhadap BBM bersubsidi, bila perlu tuangkan dalam bentuk perda dan kami siap mendukung itu,” ucapnya.<br /><br />Anggota DPRD Kabupaten Sintang lainnya, Ginidie mengatakan hal senada, menurutnya subsidi diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.<br /><br />“Tapi nyatanya subsidi dinikmati oleh mereka yang mampu bahkan dijadikan sumber mata pencarian baru, sementara yang kurang mampu menjadi kesulitan memperoleh minyak bersubsidi itu,” jelasnya.<br /><br />Dari itu menurutnya solusi menolak subsidi di Kabupaten Sintang itu sepertinya sudah menjadi keharusan karena sampai saat ini meskipun mempersoalkan harga bensin mahal di eceran, tetap saja masyarakat membelinya.<br /><br />“Cabut saja subsidi, masyarakat kita sudah terbiasa beli minyak mahal, lebih baik dana subsidi itu dikompensasikan untuk mendukung kebutuhan pembangunan lainnya seperti infrastruktur jalan atau listrik sehingga bisa menghemat pengeluaran BBM masyarakat,” kata dia. <strong>(phs)</strong></p>
