Reformasi Aparatur Pemerintahan Terkendala Transparansi

oleh

Upaya reformasi aparatur negara dan pemerintahan hingga kini masih terkendala transparansi pada penerimaan pegawai, kata Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Kementerian Negara Bappenas, Yahya R Hidayat, Rabu. <p style="text-align: justify;">Menurut Yahya R Hidayat, di Banjarmasin, sementara untuk upaya meningkatkan kompetensi PNS masih sulit dilakukan karena terkendala pada kualitas sumber daya manusia yang ada.<br /><br />Hal tersebut terjadi, tambah dia, karena sebelumnya pemerintah belum mampu menjaring putra-putri pilihan sebagai pegawai negeri, karena penerimaan PNS yang tidak transparan.<br /><br />"Akibatnya efektivitas kerja PNS juga belum berjalan dengan baik, banyak pegawai yang datang hanya membaca koran dan lainnya," katanya.<br /><br />Selain itu, tambah dia, belum ada pemisahan antara pegawai struktural dan fungsional terutama untuk tingkat kabupaten dan kota.<br /><br />Tidak sedikit pejabat yang berperan sebagai struktural sekaligus juga fungsional, sehingga kebijakan pembangunan tidak disertai dengan kajian dan perencanaan mendalam.<br /><br />Seharusnya, pemerintah memiliki perencana program pembangunan minimal satu orang untuk perencana utama, delapan orang perencana madya dan 12 orang perencana muda.<br /><br />Perencana tersebut yang bakal mengkaji program yang harus dilaksanakan beserta manfaat dan kendala serta penyelesaiannya.<br /><br />"Hal-hal tersebut yang masih belum ada, sehingga program pembangunan belum bisa berjalan dengan baik," katanya.<br /><br />Ke depan, kata dia, berdasarkan ketentuan reformasi birokrasi yang telah dibuat setiap daerah harus sudah memiliki para perencana tersebut.<br /><br />Begitu juga dengan setiap PNS sudah harus memiliki kompetensinya sehingga jelas tugas dan tanggung jawabnya.<br /><br />"Nanti tidak ada lagi PNS yang datang hanya membaca koran atau duduk santai," katanya.<br /><br />Salah satu program pemerintah yang telah dilakukan antara lain adalah dengan memperbaiki tingkat pendidikan PNS yaitu minimal sarjana. <strong>(phs/Ant)</strong></p>