Rencana Kembangkan Tanaman Kakao Mendapat Sambutan Positif

oleh

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyambut positif rencana atau keinginan Kalimantan Selatan mengembangkan perkebunan tanaman kakao (coklat). <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel, Burhanuddin, di Banjarmasin, Senin, sesudah komisinya melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan di Jakarta baru-baru ini.<br /><br />"Apalagi belakangan ini, pemerintah Indonesia melakukan gerakan penanaman kakao guna memenuhi produksi nasional terhadap kebutuhan industri pengolahan hasil perkebunan tersebut," ucapnya.<br /><br />Selain itu, Ditjen Perkebunan juga akan mendorong berdirinya industri hilir untuk pengolahan hasil perkebunan kakao di Kalsel yang terdiri dari 13 kabupaten/kota, ujarnya.<br /><br />Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, dengan luas wilayah sekitar 37.000 km persegi, Kalsel juga memiliki potensi untuk pengembangan tanaman kakao.<br /><br />"Baik potensi luas lahan maupun topografi dan keadaan tanah, Kalsel berpotensi pula untuk pengembangan perkebunan tanaman kakao yang juga mempunyai nilai ekonomi tinggi," tuturnya.<br /><br />Ia memperkirakan, pengembangan perkebunan tanaman kakao di Kalsel relatif mudah dan tak akan menimbulkan permasalahan mendasar, bahkan bisa mendatang nilai tambah bagi masyarakat setempat, terlebih kalau ada industri hilir.<br /><br />Selain memungkinan untuk pengendalian banjir, karena pepohonan kakao dapat mengurangi curah hujan tinggi yang langsung ke tanah, juga tanaman tersebut tidak membuat kerusakan unsur tanah.<br /><br />"Begitu pula pada perkebunan tanaman kakao dapat dilakukan tanaman sela, seperti kapulaga dan atau jenis tanaman rempah-rempahan lain," ujarnya.<br /><br />"Penanaman tanaman kakao itu tidak mesti dalam skala perkebunan besar, tetapi juga bisa dalam bentuk kebun keluarga/rumah tangga berupa pengisi lahan pekarangan," ucap Burhanuddin.<br /><br />Konsultasi Komisi II DPRD Kalsel ke Ditjen Perkebunan di Jakarta, 9 – 11 Juni lalu itu bersamaan pula kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah komisi-komisi lain di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut.<br /><br />Sebagai contoh Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel ke Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) di Jakarta, untuk membicarakan masalah kepegawaian.<br /><br />Kemudian Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel ke Kementerian Pekerjaan Umum, dan Komisi IV bidang kesra studi banding ke Provinsi Bali. <strong>(das/ant)</strong></p>