Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah berpendapat, rencana penghapusan bahan bakar minyak bersubsidi, perlu kajian secara seksama dan lebih mendalam. <p style="text-align: justify;">Pasalnya masalah BBM tidak bisa terlepas dari kebutuhan masyarakat banyak atau kepentingan umum, lanjutnya saat silaturrahmi dengan Jurnalist Parliament Community (JPC) Kalsel, di Banjarmasin, Senin.<br /><br />Politisi senior Partai Golkar itu mengekukakan pendapatnya, berkaitan dengan wacana pemerintah melarang mobil pribadi menggunakan premium bersubsidi mulai April 2012.<br /><br />Pensiunan perwira menengah TNI-AD itu meminta, pemerintah agar jangan asal mengeluarkan kebijakan atau menyamaratakan kondisi di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, seperti di Kalimantan.<br /><br />"Kita tak ingin masyarakat Kalimantan, termasuk Kalsel dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Apalagi jelas-jelas, daerah kita tidak sama dengan Jawa," tandasnya.<br /><br />Wakil rakyat Kalsel dari Partai Golkar itupun mempertanyakan, kemana penggunaan uang tersebut, kalau subsidi BBM dihapuskan? "Padahal selama ini masyarakat tak pernah tahu berapa harga sebenarnya dari BBM tersebut. Jangan-jangan harga BBM yang dikatakan bersubsidi itu, harga yang sebenarnya," lanjutnya.<br /><br />Oleh karena itu pula, perlu transparansi dalam masalah BBM, baik yang berkaitan dengan biaya produksi maupun harga, demikian Nasib Alamsyah.<br /><br />Pendapat senada dari Ibnu Sina, anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seraya menambahkan, harus ada kejelasan jenis mobil yang tak boleh menggunakan BBM bersubsidi.<br /><br />"Karena kalau minsalnya, mobil tersebut untuk mengangkut kebutuhan pokok masyarakat, maka perlu diperhitungkan dampaknya, jika tak lagi memakai BBM bersubsidi," ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi serta perbubungan.<br /><br />Dia mengatakan jika memungkinkan, jangan sampai mobil untuk mengangkut barang kebutuhan pokok masyarakat juga kena larangan menggunakan BBM bersubsidi, karena bisa berpengaruh terhadap harga barang tersebut. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
