Masyarakat madani menjadi ciri dari sebuah negara demokratis, daya kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik tinggi, namun sepertinya di Sintang, daya kritis masyarakat melalui sejumlah lembaga swadaya mulai menurun. <p style="text-align: justify;">“Pernah beberaspa waktu lalu LSM di Sintang sangat lantang menyuarakan kepentingan masyarakat, tetapi sekarang saya lihat banyak yang mulai terkooptasi pada berbagai kepentingan,” kata Umar Dhani, Ketua LSM Bendera kepada kalimantan-news.com belum lama ini.<br /><br />Ia menilai saat ini keberadaan LSM banyak yang hanya tinggal papan nama saja padahal keberadaan LSM akan ikut menentukan arah demokrasi yang lebih berpihak kepada rakyat.<br /><br />“Banyak media bagi kita untuk menyuarakan kepentingan rakyat baik melalui media massa, maupun bertemu langsung dengan masyarakat untuk menggali berbagai persoalan ketimpangan pembangunan,” jelasnya.<br /><br />Apalagi kata dia sekarang sudah eranya keterbukaan dan pemerintah sudah menjamin mengenai keterbukaan itu, tinggal bagaimana LSM mengambil peran untuk membuka kran informasi itu.<br /><br />“Birokrasi dan lembaga politik sudah terorganisasi dengan baik, masyarakat yang tidak mengorganisasi diri akan sulit menyuarakan keinginan, disinilai LSM mengambil peran sebagai organisasi masyarakat sipil,” ucapnya.<br /><br />Daya kritis yang mulai berkurang itu terlihat ketika eksekutif dan legislatif membahas peraturan daerah termasuk anggaran, padahal yang dibahas itu menyangkut kepentingan rakyat semua.<br /><br />“Mestinya masyarakat sipil bisa mengkritisi berbagai kebijakan yang dibuat tersebut, apalagi para pengambil kebijakan seperti tidak ada niat sama sekali melibatkan organisasi masyarakat sipil yang ada di Sintang, pernahkah kita diajak untuk duduk bersama atau mendapatkan sosialiasi atas perda yang telah dibuat mereka,” tukasnya.<br /><br />Sudah saatnya kata Umar yang aktif menyuarakan pembentukan komisi informasi di Sintang ini untuk mereposisi kembali gerakan masyarakat sipil di Sintang agar setiap proses pembangunan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa lebih transparan dan mengutamakan kepentingan publik. <strong>(phs)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
