Restribusi Pasar Inpres Sintang Bisa Di Tinjau Ulang

oleh

Reaksi keberatan dari sejumlah pedagang yang mangkal di pasar Inpres Tanjung puri Sintang mendapat respon positif dari bupati Sintang. <p style="text-align: justify;">Kepada sejumlah wartawan ketika menggelar pers conference di ruang kerjanya Senin (11/06/2012) siang, Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si mengatakan bisa saja dilakukan peninjauan ulang terhadap Perda nomor 5 tahun 2012 tengang restribusi Pasar Inpres. <br /><br />“Di dalam Perda itu dibagian akhir tertulis, jika terdapat hal-hal yang belum jelas maka dapat dilakukan peninjauan kembali,”tegasnya.<br /><br />Lebih lanjut bupati mengatakan bahwa ketentuan tentang taruf restribusi yang disusun dalam perda telah mengacu pada aturan yang ada, yaitu mengacu pada ketentuan pajak. <br /><br />Ia juga mengatakan bahwa penyusunan besaran tarif retribusi pasar itu di susun bersama sejumlah dinas, antara lain pihak Disperindagkop dan DPKKA. <br /><br />“Kalau tentang pembagian tipe dan ukuran ruangan, itu dinas teknis terkait yang mengetahuinya,”tegasnya.<br /><br />Bupati juga mengatakan bahwa terkait tarif sebenarnya keputusan yang diambil dan diputuskan untuk diperdakan pihak ekekutif hanya mengambil jalan tengahnya. Sebab jika mengacu pada ketentuan yang ada, sebenarnya pihak legislative menentukan tarif yang lebih tinggi lagi. <br /><br />“Sebenarnya dewan maunya lebih tinggi, angka itu kita ambil yang tengah dan standar,”tegasnya lagi.<br /><br />Senada dengan bupati Sintang, Kabag Hukum Setda Sintang Titin Sumarni mengatakan, bahwa penyusunan Perda retribusi Pasar Inpres disusun saat dirinya belum menjadi Kabag hukum. Namun menurutnya penyusunan Perda tersebut sepengetahuanya telah melalui tahapan dan prosedur yang benar.<br /><br />“Sudah di setujui di legislative, artinya semua tahapan sudah di lalui. Hanya memang jika memang ada pihak-pihak yang tidak setuju karena merasa tidak dilibatkan tentu saluranya melalui lembaga legislative.Artinya sepanjang prosedurnya dilalui bisa saja ketentuan itu di tinjau kembali,”tegasnya.<br /><br /> Sebelumnya sejumlah pedagang yang mangkal di Pasar Inpres Sintang mengeluhkan tentang mahalnya kenaikan tarif yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tesebut. <br /><br />Berdasarkan surat edaran dari DPPKA Sintang Nomor : 974/1293/I-DPPKA tertanggal 29 Mei 2012 kenaikan tarif mencapai 12 kali. Dari tarif yang hanya Rp 250 ribu per tahun menjadi Rp 250 ribu per bulan atau Rp 3 juta per tahun. Kenaikan tarif retribusi pasar inpres tersebut dirasakan sangat mencekik para pedagang dan dinilai sebagai kebijakan yang tidak populis. <strong>(ast)</strong></p>