Revisi Perda 3/2008 Tak Ubah Esensi

oleh

Revisi Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor:3 tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan di provinsi tersebut, tak mengubah esensi isi Perda. <p style="text-align: justify;">"Revisi Perda 3/2008 bukan mengubah esensi, tapi untuk lebih menyempurnakan Perda 3/2008 itu sendiri," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel, yang membahas Raperda revisi Perda 3/2008 tersebut, H Puar Junaidi, di Banjarmasin, Kamis.<br /><br />Penjelasan Ketua Pansus II yang membahas Raperda inisiatif dewan itu, menepis anggapan revisi Perda 3/2008 akan mengubah isi/esensi Perda tersebut, yang akan membolehkan angkutan hasil tambang dan perusahaan perkebunan lewat jalan umum.<br /><br />"Perda 3/2008 itu merupakan Perda yang bersifat larangan. Karena itu, kita tetap akan melarang angkutan hasil tambang dan perkebunan lewat jalan umum, kecuali dengan alasan penting, tapi tidak untuk keseluruhan," tandasnya.<br /><br />Sebagai contoh angkutan batu bara yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat banyak bisa menjadi pertimbangan untuk lewat jalan umum, seperti untuk bahan bakar membuat aspal curah buat mengaspalan jalan.<br /><br />Begitu pula perusahaan pertambangan dan perkebunan yang sedang menyelesaikan pembangunan jalan khusus ataupun "underpass" (jalan bawah jalan umum) mereka, untuk sementara waktu, mungkin bisa mendapat dispensasi menggunakan jalan umum.<br /><br />Berbeda halnya dengan angkutan batu bara lewat jalan umum, untuk bahan bakar industri makanan, seperti pembuatan mei dari Indofood, pemberian dispensasi tersebut perlu peninjauan kembali.<br /><br />"Jadi pada dasarnya, revisi Perda 3/2008 untuk lebih menyempurnakan serta lebih mempertegas aturan agar tak ada kesan legalitas pelanggaran terhadap peraturan tersebut," tandas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel tersebut.<br /><br />"Sebab yang namanya peraturan bersifat larang, tak mengenal adanya dispensasi. Karena dispensasi sama dengan pelanggaran sebuah larangan," lanjut mantan Ketua Komisi A (I) bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu.<br /><br />Mengenai angkutan hasil perkebunan rakyat, Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kalsel itu, menyatakan, akan diatur dengan pasal tersendiri dalam Perda 3/2008 yang bakal mengalami revisi tersebut.<br /><br />"Dengan demikian, untuk angkutan hasil perusahaan perkebunan pun nantinya tak ada dispensasi, karena persoalan yang belum tertampung dalam Perda 3/2008 sebelumnya akan diatus secara khusus dalam pasal-pasal tersendiri dalam Perda 3/2008 yang sudah direvisi," katanya.<br /><br />Ia mengungkapkan, dalam angkutan hasil tambang dan perusahaan perkebunan di Kalsel ada 12 perusahaan pertambangan yang meminta dispensasi menggunakan jalan umum.<br /><br />Selain itu, ada 36 perusahaan perkebunan dan 16 diantaranya merupakan perusahaan besar serta 17 Kopersi Unit Desa (KUD), yang juga meminta dispensasi menggunakan jalan umum, untuk hasil usaha mereka, demikian Puar.<br /><br />Raperda revisi Perda 3/2008 itu atas usul Komisi III DPRD Kalsel, sedangkan Perda 3/2008 itu sendiri berasal dari eksekutif/Pemprov setempat yang berlaku efektif sejak 23 Juli 2009.<br /><br />Perda 3/2008 itu bertujuan untuk mencegah percepatan kerusakan jalan umum (jalan negara/nasional) karena lindasan armada angkutan hasil tambang dan perkebunan yang bukan saja mencapai ribuan buah truk per hari, tapi juga muatan yang melampaui daya tahan jalan.<br /><br />Berdasarkan catatan, jalan-jalan umum di Kalsel paling tinggi kelas III dengan daya tahan beban maksimal delapan ton, sedangkan angkutan hasil tambang dan perkebunan muatannya mencapai belasan ton. <strong>(phs/Ant)</strong></p>