Ribuan hektare lahan pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. <p style="text-align: justify;">"Lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit sebagian besar adalah lahan pertanian kering," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kotim I Made Dikantara di Sampit, Jumat.<br /><br />Kondisi tersebut sudah berlangsung dalam empat tahun terakhir dan petani Kotim cenderung lebih memilih menjual lahan pertanian ke pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.<br /><br />Mereka tergiur dan termakan rayuan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menawarkan harga lumayan tinggi.<br /><br />Sebelum masuknya investor perkebunan kelapa sawit jumlah lahan pertanian kering di Kotim mencapai 37, sedangkan untuk lahan pertanian tugal ada sekitar 15 ribu hektare.<br /><br />Luas lahan tersebut saat ini sudah jauh berkurang dan kemungkinan tinggal separuhnya saja, padahal sebagian besar lokasinya berada pada lahan 1 yang diperuntukan khusus untuk pertanian dan bukan untuk perkebunan.<br /><br />Menurut Dikantara, kasus alih fungsi kawasan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit di duga akibat desakan ekonomi para petani serta adanya bujuk rayu pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.<br /><br />Berkurangnya jumlah luas lahan pertanian menjadi ancaman tidak tercapainya program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk swasembada beras pada 2013.<br /><br />"Pengalihan lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit adalah sebuah pelanggaran undang-undang karena tidak sesuai dengan fungsinya," katanya.<br /><br />Berdasarkan aturan pengalihan lahan tersebut merupakan pelanggaran undang-undang Nomor. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.<br /><br />Dalam UU tersebut dengan jelas disebutkan apabila mengubah lahan pertanian tidak diperbolehkan. Namun persoalannya menjadi cukup sulit sebab UU tersebut baru keluar pada 2009 lalu, sementara perubahan fungsi lahan sudah terjadi sebelum UU tersebut keluar.<br /><br />Demikian pula jika diterapkan sekarang juga masih belum bisa maksimal mengingat PP (peraturan pemerintah) yang merinci lebih dalam persoalan ini belum komplit.<br /><br />"Saat ini baru ada satu PP yang diterbitkan, padahal untuk menerapkan UU 41 setidaknya harus ada 4 PP baru bisa maksimal menerapkannya," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
