Royalti-Landrent Batu Bara Barut Rp46,6 Miliar

oleh
oleh

Realisasi penerimaan dana perimbangan dari royalti dan iuran tetap (landrent) tambang batu bara Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah sampai September 2013 mencapai Rp46,6 miliar atau 225,6 persen dari target Rp20,6 miliar. <p style="text-align: justify;"><br />"Dana tersebut merupakan penerimaan bagi hasil bukan pajak dari pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Barito Utara (Barut), Rini Hastuti di Muara Teweh, Kamis.<br /><br />Penerimaan tersebut merupakan hasil pembayaran kewajiban sejumlah investor tambang batu bara pemegang izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dan kuasa pertambangan (KP) di kabupaten pedalaman Sungai Barito.<br /><br />Hingga triwulan ketiga itu royalti (iuran eksplorasi dan eksploitasi batu bara) sebesar Rp40,9 miliar (224,10 persen) dari target Rp18,2 miliar dan iuran tetap (landrent) Rp5,7 miliar (237 persen) dari rencana Rp2,4 miliar.<br /><br />"Kami hanya menerima dana bagi hasil pajak itu sekitar 64 persen dari pemerintah pusat, sedangkan perusahaan mana saja yang membayar tidak tahu," katanya.<br /><br />Kepala Bidang Pengawasan Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Barut, Moh Fajar Firdaus mengatakan jumlah investor tambang batu bara yang sudah memasuki tahap eksplorasi dan eksploitasi di daerah ini masing-masing sekitar puluhan perusahaan.<br /><br />"Namun dari puluhan investor yang telah memasuki tahap eksploitasi hanya sekitar sepuluh yang sudah produksi," katanya.<br /><br />Hasil produksi tambang batu bara yang dieksploitasi sejumlah perusahaan pertambangan periode Januari-September 2013 mencapai 3.803.110,36 metrik ton.<br /><br />Tiga jutaan ton batu bara itu diangkut menggunakan tongkang melalui Sungai Barito yang merupakan sarana utama transportasi hasil sumber daya alam sejumlah kabupaten di pedalaman Kalteng.<br /><br />"Saat ini transportasi itu merupakan angkutan utama bagi sejumlah investor membawa hasil tambang keluar daerah," jelasnya.<br /><br />Daus mengatakan, sejumlah perusahaan itu wajib membayar royalti kepada pemerintah dengan perhitungan kualitas kalori batu bara di bawah 5.100 kilo kalori dikenakan tiga persen dari harga jual.<br /><br />Kemudian antara 5.100-6.100 kilo kalori dikenakan lima persen dari harga jual dan di atas 6.100 kilo kalori membayar royalti tujuh persen dari harga jual.<br /><br />Sedangkan untuk "landrent", seluruh investor yang telah memasuki tahap ekspolitasi tahun pertama dikenakan Rp2.000/hektare, tahun II Rp2.500/hektare, tahun III Rp3.000/hektare dan tahap eksploitasi I (30 tahun) Rp15.000/haktare.<br /><br />"Produksi batu bara di daerah itu sampai kini disebutkan belum maksimal karena faktor alam dan juga terkait dengan masalah perizinan jalan tambang," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>