Realisasi penerimaan dana perimbangan dari royalti dan "landrent" tambang emas serta batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, periode Januari-Desember 2010 mencapai Rp23,5 miliar. <p style="text-align: justify;">"Dana tersebut merupakan penerimaan bagi hasil bukan pajak dari pemerintah pusat," kata Wakil Bupati Murung Raya, Nuryakin di Puruk Cahu, Kamis. <br /><br />Penerimaan tersebut merupakan hasil pembayaran kewajiban sejumlah investor tambang batu bara pemegang izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dan kuasa pertambangan (KP) serta perusahaan tambang emas pemegang izin kontrak karya (IMK) di kabupaten itu. <br /><br />Penerimaan selama 2010, untuk royalti (iuran hasil penjualan batu bara dan emas) sebesar Rp20,7 miliar dan "landrent" (iuran tetap) bagi investor yang memasuki tahap eksplorasi dan eksploitasi mencapai Rp2,8 miliar. <br /><br />"Kami hanya menerima dana bagi hasil pajak itu sekitar 64 persen dari pemerintah pusat, sedangkan perusahaan mana saja yang membayar tidak tahu," katanya. <br /><br />Nuryakin menjelaskan, saat ini sejumlah investor tambang batu bara di kabupaten paling utara Kalteng ini sekitar 10 perusahaan pemegang izin PKP2B, tiga izin KK, 16 pemegang izin KP dan tiga izin KP emas seluas 779.180 hektare. <br /><br />Namun yang sudah produksi hanya dua yakni PT Marunda Graha Mineral (MGM) dan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) keduanya pemegang izin PKP2B dengan produksi 2010 sebanyak 3,238 juta metrik ton, serta tambang emas di eksploitasi perusahaan penanaman modal asing (PMA) PT Indo Muro Kencana (IMK) Straits. <br /><br />Jadi dari puluhan investor yang menanamkan modal di daerah ini hanya tiga perusahaan yang sudah produksi karena masih menemui berbagai kendala angkutan, karena selama ini masih mengandalkan transportasi Sungai Barito. <br /><br />Akibatnya, angkutan tambang batu bara sering terhenti akibat kedalaman Sungai Barito surut sehingga tidak bisa dilayari tongkang dan kapal besar, sedangkan kalau air tinggi (banjir) angkutan tersebut tidak bisa melewati jembatan KH Hasan Basri di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. <br /><br />"Kendala alam ini membuat angkutan tambang batu bara melalui Sungai Barito tidak maksimal. Selain kendala alam, belum maksimalnya produksi batu bara sejumlah investor juga terjadi akibat perizinan," kata Nuryakin. <strong>(das/ant)</strong></p>
