Rp 750 Miliar Dana Sanitasi Belum Dimanfaatkan

oleh

Dana Rp750 miliar yang disediakan lembaga donor untuk penanganan sanitasi di Indonesia belum dimanfaatkan maksimal oleh kabupaten dan kota, padahal dana tersebut sangat bermanfaat bagi perbaikan lingkungan. <p style="text-align: justify;">Direktur Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah (PD PAL) Banjarmasin, Muhamad Muhidin kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa, mengakui dana sebesar itu baru dari satu lembaga donor yakni dari negara Australia.<br /><br />Padahal, menurut dia, masih banyak lembaga donor dari negara maju di dunia yang bersedia mengucurkan dana lebih besar lagi dari jumlah tersebut, apabila pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia bersedia menangani sanitasi dengan baik.<br /><br />Masalahnya, kata dia, berbagai negara di dunia berkepentingan dengan lingkungan di Indonesia yang dikenal sebagai paru-paru dunia tersebut, oleh karenanya negara di sunia berharap Indonesia bisa mengelolalingkungan dengan baik.<br /><br />PD Pal Banjarmasin sendiri sudah memanfaatkan dana lembaga donor dari Australia tersebut baru Rp10 miliar, untuk melakukan penyambungan jaringan pengelolaan air limbah cair, khususnya bagi warga yang berpenghasilan rendah.<br /><br />"Jumlah sambungan jaringan pengelolaan air limbah cair PD Pal Banjarmasin sekarang ini baru 5000 sambungan dan sebagian memanfaatkan dana bantuan hibah darilembaga donor tersebut,"katanya seraya menyebutkan dana itu benar-benar hibah bukan utang.<br /><br />Ke depannya, PD Pal akan memanfaatkan dana lembaga donor tersebut hingga Rp25 miliar, agar jumlah sambungan pengelolaan air limbah cair rumah tangga bisa mencapai 15 ribu sambungan.<br /><br />Mengenai pemanfaatan dana lembaga donor oleh PD Pal itulah yang sekarang menjadi perhatian pemerintah kabupaten kota di tanah air, khususnya cara menyampaikan permohonan atau proposal ke lembaga donor tersebut serta cara pengelolaan limbah cair itu sendiri.<br /><br />Oleh karena itu digelar pertemuan yang sedikitnya dihadiri 33 wali kota dan bupati serta perwakilan kabupaten di tanah air untuk membahas masalah san itasi itu dikaitkan dengan bagaimana memanfaatkan dana lembaga donor tersebut.<br /><br />Pertemuan tersebut berlangsung di Banjarmasin 7-8 menghadirkan pihak Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan yang menyampaikan beberapa makalah mengenai hal tersebut, demikian Muhamad Muhidin. <strong>(phs/Ant)</strong></p>