Rp 7,8 M Belanja Sintang untuk Kayu Ilegal

oleh

Hasil penelitian Yayasan Titian Kalbar di Kabupaten Sintang menyebutkan kayu yang beredar dan keluar dari kabupaten tersebut dipastikan illegal, karena sumber legal yang diatur oleh Undang-Undang Kehutanan belum ada. <p style="text-align: justify;">Demikian kesimpulan hasil penelitian selama kurun 5 bulan dari Desember 2010 hingga April 2011 yang dilakukan Yayasan Titian, organisasi masyarakat sipil peduli lingkungan di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Sintang, Ketapang dan Kota Pontianak.<br /> <br />“Penelitian di Kabupaten Sintang didapati sumber kayu yang beredar berasal dari lokasi di sekitar Sintang, yaitu Kelam Permai, Jerora I, Ampar Bedang, Tempunak, Ambalau dan Serawai,” kata Sulhani, Direktur Yayasan Titian usai acara Focus Group Discussion (FGD) analisis APBD dan penggunaan kayu dalam proyek pembangunan fisik Pemkab Sintang yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Selasa (7/6).<br /><br />Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah lembaga terkait yang menjadi pemangku kepentingan terhadap peredaran kayu di Sintang.<br />Menurutnya, sampai saat ini, kayu masih menjadi material utama untuk kegiatan pembangunan terutama proyek-proyek fisik seperti bangunan gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan dan lainnya.<br /><br />” Minimnya ketersediaan kayu dipasaran akibat dari upaya penegakan hukum terhadap praktek illegal logging dan perdagangan kayu illegal menjadi kendala besar bagi kelancaran proses pembangunan,” jelasnya.<br /><br />Disisi lain, lanjut dia situasi ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa pengguna kayu-kayu illegal tidak hanya berlaku di masyarakat atau kalangan pengusaha, namun proyek-proyek pemerintah sekalipun tidak lepas dari penggunaan kayu-kayu illegal tersebut. <br /><br />”Hal ini sangat ironi, manakala pemerintah disatu sisi menyatakan perang terhadap praktek illegal logging dan perdagangan kayu illegal, namun disisi lain program-program pemerintah sendiri merangsang terjadinya praktek illegal logging dan perdagangan kayu illegal,” tukasnya.<br /><br />Untuk Kabupaten Sintang, Yayasan Titian  mengambil sample tiga dinas yang memiliki pekerjaan fisik yang cukup banyak memerlukan kayu, hasil analisa yang dilakukan kemudian diperoleh jumlah anggaran kayu untuk proyek pembangunan fisik dari tiga dinas, yaitu dinas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum sebesar Rp 7,888 miliar dianggarkan untuk bahan baku kayu illegal dan tidak menghasilkan insentif apapun untuk pemerintah kabupaten Sintang. <br /><br />Untuk mengetahui informasi tentang berapa besar kayu yang digunakan dalam pembangunan fisik yang dilakukan maka menurut Sulhani secara nyata bisa dilihat di draf buku desain, buku kontrak dan RAB. <br /><br />“Sedangkan di APBD hanya diketahui jumlah anggaran yang alokasikan untuk pembangunan secara keseluruhan dan tidak hanya sebatas pengadaan bahan baku kayu,” ucapnya.<br /><br />Acuan untuk kebutuhan kayu dalam proyek pemerintah kemudian didapat Yayasan Titian dari hasil analisis terhadap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2010 pada kisaran 23 – 27 persen dengan angka rata-rata 25 persen.<br /><br />“RAB Kota Pontianak dilakukan sebagai dasar acuan, karena seluruh prosedur formal untuk mendapatkan sampel RAB di Kabupaten Sintang tidak didapat,” jelasnya.<br /><br />Ia menjelaskan, untuk mengetahui jumlah anggaran real yang dialokasikan untuk pengadaan kayu adalah jumlah total anggaran pembangunan fisik dipotong pajak 15 persen kemudian hasilnya dikalikan 25 persen.<br /><br />“Sehingga kami bis amemperoleh jumlah real anggaran yang digunakan untuk pengadaan kayu,” jelasnya.<br /><br />Dari analisa yang dilakukan diketahui jumlah belanja daerah Kabupaten Sintang melalui dokumen penjabaran perubahan APBD 2010 adalah Rp 775.163.292.097,43. Sedangkan jumlah anggaran untuk proyek pembangunan fisik pada tiga SKPD (Dinas Pendidikan , Kesehatan dan Pekerjaan Umum) adalah Rp 37.124.203.450,00 yang bisa diartikan 4,79 persen anggaran belanja daerah digunakan untuk proyek pembangunan fisik.<br /><br />Sementara, PPh 15 persen yang harus dikeluarkan dari anggaran total proyek pembangunan fisik pada tiga SKPD sample tersebut adalah Rp 5.568.630.517,50, sehingga jumlah total anggaran setelah dipotong pajak adalah Rp 31.555.572.932,50. <br /><br />Menacu pada Kota Pontianak yang membutuhkan 25 persen dari total anggaran untuk kebutuhan kayu, maka jumlah anggaran riil penggunaan kayu terhadap pembangunan fisik di tiga SKPD sample setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp.7.888.893.233,13.<br /><br />“Ini hasil penelitian kami untuk menyamakan persepsi tentang prosentase data soal besaran anggaran kayu di dalam suatu proyek pembangunan fisik, mencari suatu mekanisme terkait dengan ketersedian pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu bagi Kabupaten Sintang sekaligus melihat peluang yang bisa dijadikan insentif untuk Pemerintah Kabupaten Sintang,” ucapnya. <strong>(phs)</strong></p>