Tahun 2011 ini, rumah sakit rujukan yang sedang dalam proses pembangunan tidak mendapatkan support dana dari APBD provinsi. Hal ini disebabkan adanya komunikasi yang kurang intens diantara anggota DPRD provinsi dapil 7 (wilayah Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu) dengan pihak pemda setempat. <p style="text-align: justify;">Demikian dipaparkan Nicodemus R Toun, wakil ketua DPRD Kalbar yang juga wakil masyarakat 3 kabupaten di wilayah timur Kalbar saat reses dan menggelar pertemuan dengan pemkab Sintang di pendopo bupati Senin (17/01/2011).<br /><br />“Namun kami para anggota dewan khususnya dapil 7 tetap komitmen untuk memperjuangkan dana bagi pembangunan rumah sakit rujukan di wilayah Timur ini pada APBD perubahann 2011 mendatang,”ujarnya.<br /><br />Lebih lanjut, politisi dari partai Demokrat ini mengatakan bahwa dalam APBD 2011 ini, memang RS rujukan wilayah timur yang ada di Sintang tidak masuk dalam APBD Kalbar. Apalagi pembahasan APBD dilakukan ditiap komisi. Komisi yang membidangi masalah kesehatan sendiri menurutnya adalah komisi D, sedangkan tak satupun wakil dari dapil 7 yang berada atau bergabung dalam komisi tersebut.<br /><br />“Kami sendiri tidak sempat menanyakan tentang hal tersebut, dan keburu sudah disahkan menjadi APBD 2011. Namun ini akan tetap jadi perhatian serius bagi kami wakil masyarakat khususnya dari 3 kabupaten di wilayah timur,”tambahnya.<br /><br />Dijelaskan Nico, bahwa sebenarnya kebutuhan dana guna penyelesaian pembangunan RS rujukan yang ada di Sintang telah diinventarisir oleh para wakil rakyat, namun dalam pembahasan memang terlewatkan. Ia juga mengetahui bahwa pembangunan RS rujukan tersebut masih memerlukan dana diatas Rp 30 milyar. “Kita upayakan nanti setiap tahun akan dianggarkan dalam APBD provinsi. Karena kalau sekaligus tentu tidak bisa dan kita juga harus lihat kemampuan keuangan daerah juga,”tukasnya.<br /><br />Dikatakan Nico, masyarakat Sintang dan wilayah timur khususnya tidak perlu berkecil hati atau merasa dianak tirikan. Sebab sejumlah fasilitas besar yang ada di kabupaten/kota lain juga tidak mendapatkan anggaran juga dari APBD provinsi. Diantaranya terminal antar Negara yang ada di kota Singkawang menurutnya juga tahun ini belum mendapatkan anggaran dari provinsi.<br /><br />Terkait dengan pembangunan bandara yang ada di Sintang, Nico juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah provinsi memang belum menganggarkan dana pula. Sebab rencana pembangunan bandara tersebut masih dalam proses penyelesaian administrasi. Namun kedepan, selain rumah sakit rujukan, bandara yang direncanakan akan dibangun di kecamatan Sungai Tebelian juga akan menjadi salah satu perhatian untuk bisa mendapatkan kucuran dana dari pemerintah provinsi.<br /><br />“Kuncinya memang harus ada komunikasi yang intensif antara pemerintah kabupaten dengan wakil rakyat atau anggota DPRD dari dapilnya,”tegasnya.<br /><br />Sementara bupati Sintang Milton Crosby usai menerima rombongan anggota DPRD dari dapil 7 kepada para wartawan mengatakan bahwa dengan tidak adanya support dana dari pemerintah provinsi ditambah lagi dengan kondisi keuangan daerah (Sintang:Ed) maka target perampungan bangunan RS rujukan tersebut dipastikan molor pula. Namun begitu menurutnya tahun ini, anggaran untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit rujukan tersebut tetap ada dan dianggarkan di dinas pekerjaan umum dan rumah sakit sendiri.<br /><br />“Yang jelas saat ini kita bisa lihat bahwa bangunan utama sudah ada, ruang khusus untuk infeksi penyakit menular dengan kapasitas 200 Bad juga sudah ada. Hanya masalah kita adalah pembuatan jalan masuk, pembuatan drainase dan aliran listrik,”jelasnya.<br /><br />Meski tidka tegas mengatakan kecewa lantaran RS rujukan yang didambakan masyarakat wilayah timur tak mendapat perhatian dari pemprov di tahun 2011 ini, Milton menolak jika dikatakan pihaknya kurang lobi. Sebab menurutnya selama ini komunikasi dengan para pihak termasuk anggoat dewan telah dan terus dilaksanakan. Ia pun menggunakan bahasa pemerintah daerah (kabupaten: Ed) memang harus paham dengan kondisi keuangan provinsi.<br /><br />“Cuma yang saya dengar untuk wilayah Barat, untuk infrastruktur mendapatkan alokasi dana sekitar RP 43 Milyar, sedangkan untuk wilayah Timur hanya sekitar 16 Milyar. Padahal kita bisa lihat bagaimana kondisi infrastruktur di wilayah timur ini. pertanyaanya ada apa dengan wilayah timur,”ujarnya seperti bergurau. <strong>(phs)</strong></p>