RSUD Buntok Kekurangan Mobil Ambulans

oleh

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan, sampai dengan saat ini masih kekurangan mobil ambulans. <p style="text-align: justify;">Menurut Direktur RSUD Buntok Dr Yardi Nazar, di Buntok, Sabtu, dari tiga unit mobil ambulans, hanya dua unit saja yang dapat dipakai untuk melayani pasien keluar daerah. Sedangkan satu unitnya masih dalam perbaikan dan hanya dapat digunakan untuk mengantar pasien dalam kota Buntok.<br /><br />"Pada Tahun Anggaran 2012 ini kami sudah mengusulkan dua unit ambulans untuk mengantar pasien rujukan dan mobil jenazah ke pemerintah kabupaten setempat. Kami mengharapkan usulan tersebut dapat terealisasi," ucapnya.<br /><br />Selain mengusulkan tambahan jumlah mobil ambulans dan jenazah, pihaknya juga mengusulkan sopir ambulans tidak hanya dari pegawai negeri sipil setempat. Melainkan dapat mengangkat tenaga kontrak sebagai sopir mobil ambulans tersebut.<br /><br />Pihaknya mengharapkan, selain mobil ambulans yang digunakan untuk melayani pasien, RSUD Buntok juga harus mempunyai mobil ambulans yang digunakan khusus untuk mengantar jenazah. Baik hanya untuk di dalam kota atau keluar kota.<br /><br />Penambahan jumlah ambulans itu diperlukan untuk mengantisipasi ketika banyak pasien yang harus dirujuk ke luar kota, salah satunya ke rumah sakit yang ada di Palangka Raya atau Banjarmasin.<br /><br />Ia juga mengungkapkan, untuk pelayanan mengantar jenazah pihaknya telah melakukan kerja sama dengan pengurus masjid dan organisasi lainnya yang memiliki mobil ambulans. Bahkan ketika kekurangan, mobil milik organisasi tersebut juga dapat digunakan untuk melayani masyarakat.<br /><br />"Kami sudah melaksanakan rapat dalam menyepakati besaran tarif dengan pengurus masjid dan organisasi tersebut. Hal itu agar tidak ada perbedaan tarif saat mengantar pasien atau jenazah," ujarnya.<br /><br />RSUD Buntok memberlakukan tarif penggunaan ambulans Rp4.500 per kilometer, hal tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda) tahun 2004.<br /><br />Oleh sebab itu, diharapkan untuk pihak swasta dapa mengikuti tarif yang sudah disepakati tersebut. Namun apabila pihak swasta bisa memberikan tarif yang lebih murah tentu akan sangat membantu masyarakat banyak. <strong>(das/ant)</strong></p>