RSUD SOEDARSO TERTIBKAN 50 UNIT RUMAH DINAS

oleh
oleh

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Provinsi Kalimantan Barat akan menertibkan sedikitnya 50 unit rumah dinas milik rumah sakit itu yang kini masih digunakan berbagai pihak. <p style="text-align: justify;">"Penertiban sekitar 50 unit rumah dinas RSUD Soedarso itu dilakukan agar aturan harus dipatuhi baik dokter maupun perawat. Karena selama ini kalau mereka sudah tidak lagi menjabat, mereka langsung menyerahkan rumah kepada dokter atau perawat lainnya dengan membayar. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu, semua harus sepengetahuan pihak rumah sakit," kata Direktur RSUD dr Soedarso, Gede Sanjaya di Pontianak, Selasa.<br /><br />Menurut Gede, peraturan tersebut sudah dikonfirmasikan kepada seluruh staf rumah sakit melalui surat edaran termasuk kepada para dokter dan perawat.<br /><br />"Melalui surat edaran, sudah kami sosialisasikan mengenai peraturan rumah dinas tersebut. Sekarang mereka sudah tidak bisa lagi menjalankan aturan semau mereka mengenai pemilik sah rumah dinas tersebut. Kami yang menentukan melalui rapat terhadap siapa dan rumah yang mana yang berhak dihuni oleh para dokter maupun perawat Soedarso," kata Gede.<br /><br />Penertiban terhadap aset RSUD Soedarso sendiri, kata dia, tidak saja terhadap rumah dinas.<br /><br />Juga terhadap lahan seluas empat hektare milik rumah sakit itu yang hingga saat ini masih berpolemik dan digunakan sebagai terminal.<br /><br />Gede kembali menjelaskan asal muasal tanah tersebut yakni saat Buchary A Rahman yang saat itu menjabat sebagai Dirut RSUD Soedarso meminjamkan tanah tersebut kepada Pemerintah Kota Pontianak sebagai terminal.<br /><br />"Namun saat ini kami serahkan kepada Biro Aset Pemprov dan Pemkot. Yang pasti saya sangat mendukung penertiban aset Pemprov," kata Gede.<br /><br />Sebelumnya, Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan tanah di Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pontianak seluas 8,9 hektare belum bersertifikat.<br /><br />Lahan tersebut masih dalam kasus sengketa dan dikuasai pihak ketiga, sehingga belum dapat disertifikatkan.<br /><br />"Pemprov terus berupaya membuat sertifikat terhadap tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat. Namun lahan yang masih dalam kasus sengketa atau dikuasai pihak ketiga 8,9 hektare belum bisa dilakukan," kata Cornelis.<br /><br />Cornelis menjelaskan dari 8,9 hektare tanah yang belum bersertifikat, ada yang masih dalam sengketa hukum, yakni 1,5 hektare.<br /><br />Tanah tersebut masih dalam proses peradilan dengan Tukaji, pihak yang bersengketa.<br /><br />Ada juga tanah yang masih dikuasai masyarakat sekitar RSUD Sudarso seluas 4,46 hektare. Sisa tanah yang belum bersertifikat seluas 2,994 hektare digunakan untuk fasilitas umum, jalan, dan terminal.<br /><br />"Jadi tanah terminal itu milik kami," ujar Cornelis.<br /><br />Ia menjelaskan tanah RSUD Sudarso diperoleh pada 1976 dengan anggaran Rp6,7 juta. Tanah tersebut seluas 26.631 hektare. Dari jumlah tersebut, sudah disertifikatkan seluas 17.245 meter persegi. Lahan terpecah dalam empat sertifikat, yakni sertifikat tanah dengan nomor 207 seluas 149.144 meterpersegi, nomor 299 seluas 4.499 meter persegi, nomor 300 seluas 6.991 meter persegi, dan nomor 301 seluas 16.611 meter persegi. <strong>(das/ant)</strong></p>