RSUD Ulin Banjarmasin Disarankan Jadi BLUD Penuh

oleh

Komisi IV bidang Kesra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan menyarankan, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang merupakan milik pemerintah provinsi setempat itu, menjadi Badan Layanan Umum Daerah secara penuh. <p style="text-align: justify;">"Status penuh sebagai BLUD, maka rumah sakit itu bisa melakukan manajemen anggaran, tanpa menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Negara (SAKN)," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD setempat, Akhmad Jazuli, di Banjarmasin, Rabu.<br /><br />Sebab, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kalau status RSUD Ulin masih mendua seperti selama ini atau tidak penuh sebagai BLUD, maka kemungkinan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan selalu ada.<br /><br />Saran tersebut saat rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Kalsel dan Direksi RSUD Ulin, Selasa (19/7), dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) RAPBD 2012 provinsi setempat.<br /><br />Mengenai temuan BPK terkait persoalan administrasi keuangan RSUD Ulin senilai Rp1,4 miliar, wakil rakyat dari PKS itu menyatakan, Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan tersebut, meminta agar kejadian serupa jangan terulang.<br /><br />Dalam rapat kerja itu pula, Komisi IV DPRD Kalsel meminta Direksi RSUD Ulin melakukan pembinaan terhadap bendahara atau pejabat bidang keuangan rumah sakit milik Pemprov tersebut yang kini juga berstatus semi BLUD.<br /><br />Begitu pula terhadap karyawan yang memegang jabatan cukup lama, perlu rotasi agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. "Karena seorang pejabat yang lama dalam jabatan tersebut selain bisa menimbulkan kejenuhan, juga rawan penyimpangan," sarannya.<br /><br />Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel itu, mengharapkan pula, agar RSUD Ulin yang merupakan rujukan RSUD kabupaten/kota se-provinsi tersebut lebih meningkatkan pelayanan kesehatan, sehingga ke depan keluhan masyarakat/pasien setidaknya berkurang.<br /><br />"Kita berharap pelayanan kesehatan di RSUD Ulin terus meningkat, sehingga keluhan masyarakat/pasien semakin berkurang," demikian Jazuli.<br /><br />Sebelumnya, dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Kalsel Tahun 2010, di RSUD Ulin ada temuan masalah keuangan sebesar Rp1,4 miliar, yang harus dikembalikan ke kas daerah.<br /><br />Direktur Utama RSUD Ulin, H dr. Abimanyu SpPD menyatakan, uang sebesar Rp1,4 miliar yang menjadi temuan BPK tersebut sudah dikembalikan bendaharawan ke kas daerah sesuai instruksi Majelis Pertimbangan Ganti Rugi Kalsel. <strong>(phs/Ant)</strong></p>