RTRW Sintang Banyak Meleset, Komisi IV Isyaratkan Ricek Lapangan

oleh

Hingga kini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sintang, Kalimantan Barat belum juga tuntas. <p style="text-align: justify;">Banyak usulan perubahan kawasan di wilayah Sintang tidak mendapatkan persetujuan, baik di tingkat eksekutif pusat maupun Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah tersebut. <br /><br />"RTRW hasil rapat di senayan pada 30 Juni lalu salah satu pointnya menyebutkan bahwa  komisi 4 akan cek and ricek lagi ke lapangan. <br />Jadi memang usulan RTRW Sintang banyak meleset,"ungkap bupati Sintang Milton Crosby saat menggelar pers conference belum lama ini. <br />Lebih lanjut menurut Milton kunjungan ke lapangan kembali dimaksudkan agar komisi IV tidak salah mengambil keputusan dalam memberikan <br />Persetujuan Pada usulan RTRW Sintang, ada sekitar 81 desa yang diusulkan dikeluarkan dari kawasan hutan. Namun hanya separuhnya saja yang dikabulkan. <br />Selain itu ada sejumlah wilayah perkebunan yang terpetakan masuk dalam kawasan hutan. <br />"Ini yang jadi persoalan, karena itu akan sudah jadi hak masyarakat, karena itu kebun plasma,"ujarnya.<br /><br />Sementara untuk perkampungan (desa)  yang masih belum dikeluarkan dari kawasan hutan akan membuat masyarakat terhalangi untuk mendapatkan sertifikat.  <br /><br />"Sesuai dengan SK BPKH No. 259 tahun  2000 yang telah diganti dengan SK No. 396, maka Komisi IV belum bisa memberikan persetujuan hukum.<br /><br />Meski persoalan tersebut bisa saja diselesaikan secara parsial, namun menurut Mitlon pihaknya telah berkirim surat kepada Kemenhut, kemendagri dan komisi IV DPR RI.<br />"Kalau perkampungan itu tidak dikeluarkan dari kawasan hutan, maka masyarakat tidak akan bisa mengurus sertifikat,"tegasnya.<br /><br />Namun menurutnya bisa juga dilakukan tukar guling antara kawasan HPL  yang dimasukan dalam kawasan lindung. Sehingga luasan hutan tetap dan tidak terbatas.  Sejumlah kawasan yang masih terpetakan dalam kawasan hutan hutan lindung tersebar di wilayah kecamatan Serawai, Ambalau, Kayan Hulu dan sejumlah kawasan di daerah perbatasan.<br /><br />"Kita juga heran kenapa usulan kita bisa berubah, padahal sudah disusun secara teratur dan terstruktur,"katanya.<br /><br />Sementara itu Kadishutbun Sintang E.Gultom saat ditemui belum lama ini mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan perubahan pemetaan tata ruang yang diakuinya memang banyak meleset. <br /><br />Menurut Gultom RTRW hasil pengukuran yang baru masih bersifat SK perubahan sehingga masih ada peluang untuk dilakukan perbaikan.<br /><br />"Kita sudah menyurat kepada kementrian kehutanan untuk komplain,"pungkasnya.<strong>(ek/das)</strong></p>