Sambungan air bersih bantuan perusahaan PT Adaro Indonesia pemasangannya belum bisa diselesaikan padahal air tersebut sangat ditunggu masyarakat tiga desa di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, . <p style="text-align: justify;">Menurut Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat, Sundoyo di Paringin, ibu kota Balangan, Kamis, hal itu disebabkan PT Adaro Indonesia sampai saat ini belum membayar biaya pemasangan sambungan.<br /><br />"Sesuai kontrak, seharusnya PT Adaro Indonesia selaku penyandang dana harus membayar biaya Tahap I sebelum pemasangan sambungan itu dilaksanakan, sebesar 60 persen dari keseluruhan pengerjaan proyek," ujarnya.<br /><br />Bila telah selesai dilakukan pemasangan sambungan air bersih kepada 60 persen masyarakat penerima bantuan, maka PT Adaro Indonesia harus membayar lagi untuk pengerjaan sisanya hingga selesai 100 persen.<br /><br />Namun katanya, sampai sekarang PT Adaro Indonesia belum melakukan pembayaran meskipun pihak PDAM setempat telah selesai melakukan pemasangan sambungan kepada 254 rumah tangga atau sebanyak 60 persen "Untuk pemasangan sisa sambungan yang 40 persen terpaksa belum bisa dilakukan karena modal yang dimiliki oleh PDAM terbatas dan masalah keuangan harus di pertanggung jawabkan kepada daerah," katanya.<br /><br />Bila pemasangan sambungan air bersih tetap dilakukan tanpa adanya pembayaran, dikhawatirkan akan menjadi masalah bila menjadi temuan saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<br /><br />Sebelumnya, PT Adaro Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memprogramkan bantuan pemasangan sambungan air bersih dari PDAM setempat untuk masyarakat di tiga desa, masing-masing Desa Lok Batung, Mangkayaho dan Sungai Katapi di Kecamatan Paringin.<br /><br />Masyarakat penerima bantuan tersebut berjumlah 359 rumah tangga dengan total proyek senilai lebih dari Rp700 juta yang sejak Juni lalu mulai dikerjakan oleh PDAM setempat.<br /><br />Namun hingga Oktober ini PDAM setempat hanya bisa melakukan pemasangan sambungan kepada sebagian masyarakat penerima bantuan saja sehingga menimbulkan keresahan warga yang rumah mereka belum dilakukan pemasangan pipanisasi air bersih.<br /><br />Ia menambahkan, berdasarkan pembicaraan dengan bagian CSR PT Adaro Indonesia diperoleh keterangan bahwa lambatnya pembayaran disebabkan oleh perubahan sistem di tubuh perusahaan pertambangan batu bara nasional tersebut.<br /><br />"Menurut informasi pihak CSR PT Adaro Indonesia, sekarang ini semua sistem administrasi pembayaran dilakukan oleh kantor pusat di Jakarta sehingga tidak bisa dilakukan sesuai jadwal," tambahnya.<br /><br />Diharapkan, pihak manajemen PT Adaro Indonesia dapat segera memenuhi kewajibannya agar masyarakat penerima bantuan menjadi tenang dan memudahkan PDAM setempat dalam hal pelaporan administrasi keuangan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
