Sanggau Dapat Bantuan Rp 19,4 M

oleh

Bupati Sanggau Ir Setiman H Sudin mengatakan, pada tahun 2010 yang lalu pemkab Sanggau mendapat bantuan dari pemerintah pusat total sampai Rp 19,4 miliar. Yang dipergunakan untuk dua bidang terpisah masing-masing untuk penanggulangan bencana, dan pembangunan wilayah perbatasan. <p style="text-align: justify;">Dana sebesar Rp 19,4 miliar tersebut menurut Setiman, masing-masing Rp 11 miliar lebih untuk mengantisipasi bencana yang terjadi di Kabupaten Sanggau dan sebanyak Rp 8,4 miliar. Diberikan  oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk pembangunan infrastruktur yang ada di perbatasan Kabupaten Sanggau agar tidak lagi terisolir.<br /><br />“Pada tahun 2010 saja ketika Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Daerah (BNPPD) belum terbentuk kita sudah mendapatkan bantuan sebanyak itu. Makanya kita berharap dengan pembentukan dua badan baru di Sanggau ini yakni BPBD dan BNPPD maka akan lebih banyak bantuan yang diberikan kepada daerah kita,” ungkap Setiman seusai mengikuti rapat pembahasan tiga raperda di DPRD Sanggau, Senin (20/06/2011).<br /><br />Karena alasan tersebut dijelaskan Setiman, pada tahun 2011 ini pihaknya mengajukan pembentukan dua badan baru di Kabupaten Sanggau masing-masing BPBD dan BNPPD. Agar pembangunan yang dilaksanakan untuk masyarakat di wilayah ini bisa lebih fokus dari yang sebelumnya sudah dilakukan kepada masyarakat.<br /><br />“Untuk itu kita berharap pembentukan dua badan ini jangan dipandang sebelah mata, karena bukan untuk kepentingan kita pemkab Sanggau tapi untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu pembentukan dua badan ini memang sudah disyaratkan dalam  peraturan pemerintah sehingga mau tidak mau memang harus kita laksanakan,” ungkapnya.<br /><br />Namun demikian ditegaskan Setiman, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa tidak semua  badan yang sudah dibentuk pemkab Sanggau bisa berjalan secara optimal. Seperti halnya Sekretariat Korpri yang sudah dibentuk oleh pemkab Sanggau pada tahun 2010 silam namun pada tahun 2011 ini tidak mendapat alokasi dana dan personil yang diperlukan.<br /><br />“Ini yang memberatkan bagi kita, di satu sisi kita memang diwajibkan untuk membentuk badan karena disyaratkan dalam undang-undang. Namun disatu sisi badan yang kita bentuk tidak bisa berjalan efektif sehingga harus dievaluasi, hanya akan kita pelajari lebih dahulu apakah badan yang sudah dibentuk tapi tidak efektif tersebut bisa digabungkan lagi atau tidak,” tandasnya. <strong>(phs)</strong></p>