Terkait penertiban Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Sintang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Wiwin Erlias meminta Satuan Polisi Pamong Praja lebih meningkatkan kinerjanya. <p style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Wiwin karena Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati soal harga BBM eceran, sementara disisi lain, dalam APBD perubahan 2011, Sat Pol PP telah mengusulkan anggaran perubahan sebesar Rp 87 juta.<br /><br />“Dana itu untuk menindaklanjuti aturan yang ditetapkan Pemkab Sintang yaitu masalah HET BBM eceran bersama tim gabungan yang ditunjuk,” jelasnya.<br /><br />Dana sebesar itu menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, mesti dibarengi dengan kinerja yang maksimal, sesuai harapan masyarakat.<br /><br />“Apalagi yang perlu diingat, dana tersebut adalah dana masyarakat,” kata dia.<br /><br />Dari dana tersebut, output yang nyata harus ditunjukkan Satpol PP sehingga kedepan masyarakat akan memperoleh BBM dengan mudah dan murah.<br /><br />“Selama ini harga subsidi itu tidak dinikmati masyarakat lantaran ketika hendak pergi ke SPBU, ternyata telah dipenuhi para pengantri yang mencari BBM untuk dikomersilkan,” tukasnya.<br /><br />Jangan sampai kata legislator dapil I Sintang ini, dana yang dialokasikan untuk Satpol PP itu tidak bermanfaat dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.<br /><br />“Output nyatanya, BBM dikios dijual sesuai HET yang ditentukan, bila perlu dibawah itu, kalau sudah seperti itu indikator pencapaian dari dana yang dikeluarkan menjadi jelas,” ujarnya.<br /><br />Ia juga menekankan pada pengawasan distribusi secara maksimal melibatkan para pihak yang berkompeten dan diberi tanggungjawab besar untuk melakukan pengawasan.<br /><br />“Kalau pengawasan lemah, bisa dimanfaatkan spekulan, satpol PP bisa menjalankan peran pengawasan sesuai dengan kewenangannya,” pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>
