Satuan tugas pengendalian konversi minyak tanah ke gas elpiji Kalimantan Selatan diminta kembali melakukan verifikasi persiapan pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut yang hingga kini banyak menimbulkan kekhawatiran warga. <p style="text-align: justify;">Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Reswanawan di Banjarmasin, Selasa (15/02/2011) mengatakan, PT Pertamina, perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konversi, berharap konversi mulai dilaksanakan pada 28 Februari. <br /><br />Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kata dia, pemerintah perlu melakukan beberapa klarifikasi untuk menekan berbagai kemungkinan yang merugikan masyarakat. <br /><br />Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kata dia, antara lain adalah apakah sosialisasi sudah dilakukan hingga ke pelosok, selain itu juga ketersediaan elpiji yang dilihat dari jumlah stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE). <br /><br />"Kita meminta agar Pertamina menyelesaikan pembangunan SPBE sebelum konversi diberlakukan," katanya. <br /><br />Selain itu, seluruh pangkalan minyak tanah, diharapkan juga menjadi distributor penyaluran gas elpiji sehingga masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian. <br /><br />PT Pertamina, kata dia, juga diminta bisa bertanggung jawab bila ada hal-hal yang merugikan warga misalnya ledakan gas dan lainnya. <br /><br />"Bila seluruh persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka `launching` bisa dilaksanakan," katanya. <br /><br />Kalau ternyata ada sebagian yang belum dipenuhi, tambah Wagub maka "launching" dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan daerah masing-msing. <br /><br />Misalnya, kata dia, di Kota Banjarmasin, Kecamantan Banjarmasin Tengah yang lebih dulu siap, maka konversi hanya akan "di-launching" di kecamatan tersebut. <br /><br />Sementara untuk pencabutan subsidi minyak tanah, Wagub juga meminta agar dilakukan secara bertahap, sampai konversi berjalan dengan baik. <br /><br />Ketua Komunitas Mahasiswa Peduli Daerah Fahrul Razie bersama dengan ketua Gerakan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Agus, mengatakan, dari hasil penelusuran pihaknya, sebagian besar masyarakat belum mendapatkan sosialisasi tentang cara penggunaan elpiji yang aman. <br /><br />"Warga hanya diminta kumpulkan KTP saja, sehingga bila konversi tetap dilaksanakan dikhawatirkan akan banyak merugikan masyarakat," katanya. <br /><br />Warga di beberapa daerah, kata dia, seperti di kasawan padat penduduk Pengapuran, Sungai Baru dan beberapa daerah sepanjang sungai, rata-rata belum mendapaktan sosialisasi tentang pemanfaatan gas elpiji. <br /><br />"Kami berharap konversi ditunda hingga masyarakat benar-benar mendapatkan sosialisasi secara keseluruhan, minimal 78 persen," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
