Satpol PP Kotabaru Tertibkan Tambang Rakyat

oleh

Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru, Kalimantan Selatan, segera menertibkan pertambangan rakyat di wilayah Pulau Laut Tengah dan sekitarnya, menyusul ditemukannya sejumlah penambang tidak melengkapi legalitas izin penambangan. <p style="text-align: justify;">"Penertiban itu merupakan salah satu dari upaya Pemkab Kotabaru melakukan pembinaan terhadap pertambangan galian C yang dilakukan secara manual," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Adi Soetomo MAP, Jumat (11/03/2011).<br /><br />Dia mengatakan, dalam pekan ini satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kotabaru telah menghentikan sementara terhadap aktivitas tambang pasir di Desa Sungup karena izinnya belum lengkap.<br /><br />Setelah dilakukan pengecekan di lokasi tambang, pengusaha tersebut tidak memiliki izin Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). <br /><br />Selain itu, pengusaha tersebut juga tidak dapat menunjukkan surat izin yang lainnya, serta tidak tidak membayar retribusi/pajak galian C.<br /><br />"Bahkan informasi yang kami terima belakangan ini, aktivitas tambang rakyat milik Suri itu melakukan kegiatan di luar titik koordinat," katanya.<br /><br />Agar hal itu tidak ditiru oleh penambangan rakyat yang lainnya, Satpol PP Kotabaru pekan depan akan mengumpulkan semua penambangan rakyat di Kotabaru.<br /><br />Selain untuk pembinaan, juga untuk mensosialisasikan syarat, hak dan kewajiban pertambangan rakyat. <br /><br />Sementara itu, sebelum melakukan aktivitas penambangan, semua pengusaha tambang galian C di Kotabaru harus melengkapi izin-izin yang terkait usaha penambangan.<br /><br />Pengusaha juga diwajibkan membayar pajak galian C sesuai Peraturan daerah Perda Nomor. 5 tahun 2008 Tentang Pajak Galian C. <strong>(phs/Ant)</strong></p>