Seorang peserta Ujian Nasional di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah terpaksa menjalani ujian nasional di dalam ruang tahanan, karena sedang tersangkut kasus pidana. <p style="text-align: justify;">"Dari laporan sementara ada satu peserta UN yang terjerat pidana, tapi dia tetap diberi kesempatan menjalani UN," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan usai memantau pelaksanaan UN di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.<br /><br />Guntur Talajan tidak menyebut identitas maupun sekolah asal pelajar yang tersangkut kasus hukum tersebut. Namun dia menjamin bahwa siswa bersangkutan mendapat kesempatan yang sama seperti peserta UN lainnya.<br /><br />"Hanya yang berbeda, jika peserta lainnya mengerjakan soal ujian di dalam kelas, siswa tersebut harus menyelesaikan soal ujian di balik tembok tahanan, diawasi petugas dari Dinas Pendidikan," ujarnya.<br /><br />"Yang dirawat di rumah sakit juga kita lakukan jemput bola dengan mengutus petugas ke rumah sakit agar peserta tersebut bisa mengikuti ujian, jika kondisinya memang memungkinkan," katanya.<br /><br />Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalteng, Guntur HAA, menegaskan, tidak boleh ada perlakuan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Semua anak berhak mendapat kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu di mana pun.<br /><br />"Baik yang sedang sakit, hamil maupun yang tersangkut hukum, berhak mengikuti ujian nasional, jadi mereka jangan dihambat. Justru mereka itu harus dibantu karena mereka punya semangat untuk menyelesaikan pendidikan mereka," kata Guntur dengan lantang.<br /><br />Guntur bersama rekannya di Komisi C DPRD Provinsi Kalteng akan terus memantau pelaksanaan UN dan melakukan pengawasan secara rutin. Dia juga berjanji siap menampung aspirasi masyarakat maupun pihak sekolah jika memang ada hal yang dirasa belum berjalan dengan baik.<br /><br />"Pokoknya kalau ada yang ganjil atau tidak sesuai dengan harapan, segera laporkan, tidak perlu takut. Guru juga jangan takut melaporkan kalau ada yang dirasa salah. Sampaikan laporan ke Gubernur atau bisa langsung ke kami di Komisi C DPRD Kalteng maka akan langsung kami tindak lanjuti," kata politisi Partai Golkar ini seraya memberikan nomor telepon selulernya kepada undangan.<br /><br />Guntur juga sempat menyinggung soal keluhan kekurangan guru yang sering disampaikan sejumlah sekolah. Dia berpendapat, jumlah guru di Kalimantan Tengah sebenarnya cukup memadai, hanya sebarannya yang tidak merata, sehingga perlu dicarikan solusi secepatnya. <strong>(das/ant)</strong></p>
