Ketua Komisi B Bidang Perekonomian di DPRD Kapuas Hulu, A Gupung, S.TP mengatakan bahwa dampak negatif berdirinya sejumlah perkebunan sawit yang ada di Kapuas Hulu mengancam generasi perus tak memiliki lahan, pasalnya untuk perkebunan sawit selain memakan waktu puluhan tahun, perkebunan tersebutpun memaka banyak lahan yang cukup luas. <p style="text-align: justify;">“Kita harus akui perkebunan sawit memiliki dampak positif bagi perekonomian masyarakat tetapi sawit juga memiliki dampak negative yang mengancam generasi penerus kesusahan mencari lahan untuk perkebunan lainnya,” ungkap Gupung kepada Wartawan diruang kerjanya, Kamis (24/11/2011). <br /><br />Menurut Gupung dampak positif perkebunan sawit yaitu meningkatnya perekonomian sejumlah masyarakat, tetapi disatu sisi lahan masyarakat semakin tahun semakin menyempit, selain itu menurutnya porsi pembagian yang selama ini 80:20 dinilai sangat merugikan masyarakat apalagi masayrakat harus dibebani dengan kredit yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan sangat merugikan petani. <br /><br />“Jika dikaji secara mendalam perkebunan sawit lebih menitik beratkan keuntungan pada para perusahaan ketimbang masyarakat, karena pembagian hasil yang rendah juga masayarkat atau petani dibebankan dengan biaya kredit, Saya rasa pola pembagian tersebut harus diubah,” tegasnya.<br /> <br />Seharusnya kata Gupung bahwa dalam penerbitan perizinan perkebunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus lebih mempertimbangkan, sebab yang namanya tanahtidak pernah bertambah namun penduduk setiap tahunnya pasti bertambah, selain itu jika ditelaan secara mendalam apa yang terjadi masyarakat selama ini bahwa pihak perusahaan awalnya selalu menjanjikan dengan masyarakat untuk posisi yang jabatan strategis dalam perusahaan, namun ketika mendekati proses produksi secara perlahan-laha masyarakat disingkirkan dengan berbagai alasan, seperti masyarakat tidak memiliki keahlian. <br /><br />“Selama ini masyarakat selalu dikibuli, dijanjikan oleh perusahaan posisi jabatan yang strategis, namun kenyataannya posisi tersebut tidak selamanya dipegang oleh masyarakat, jika memang alasan masayrakat tidak memiliki kualitas dan keahlian seharusnya pihak perusahaan melakukan pembinaan seperti menyekolahkan atau memberikan pelatihan,inikan hanya alasan perusahaan saja, dan itu terjadi dilapangan,” terangnya. <br /><br />Untuk itu Gupung menghimbau kepada Pemerintah Daerah kabupaten Kapuas Hulu, harus lebih berani dalam terobosan-terobosannya yang memihak kepada masyarakat, terutama terkait perkebunan sawit, baik dalam perizinan maupun dalam kebijaksanaan lainnya. <br /><br />“Saya rasa dalam hal ini Pemkab harus berani ada terobosan yang dapat merubah pola perusahaan dengan masyarakat selama ini, tentunya juga demi kemajuan dan perkembangan Kapuas Hulu menuju masyarakat yang sejahtera, sebab selain memperoleh keuntungan kehadiran perkebunan sawit juga wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
