SBY Diharapkan Turun Langsung Benahi Papua

oleh

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untukturun langsungmembenahi Papua dantidak mendelegasikan hal ini kecuali dengan mandat penuh. <p style="text-align: justify;">Demikian disampaikan dalam Diskusi bertajuk Papua dan Masa Depan Indonesia Memperingati lima puluh tahun Papua bergabung dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Selasa (16/4), di Press Room DPR RI,yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Damianus Idji, Wakil Ketua DPD La Ode Ida, dan Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro.<br /><br />Dalam diskusi tersebut Jimmy mengatakan bahwa dalam masa kini ia percaya adanya kemajuan. Meski di tanah Papua masih terdengar jeritan kegetiran, mulai dari persoalan kesejahteraan, pelanggaran HAM dan kian tersisihnya warga Papua. Akibatnya masyarakat Papua yang kecewa berusaha mencari alternatif lain untuk memisahkan diri dari NKRI. Meski sebagian besar juga masih ingin merdeka dalam NKRI.<br /><br />Priyo mengatakan, sejauh ini pemerintah pusat telah memperlakukan istimewa dua propinsiitu,yakniPapua dan Aceh. Diantaranya dengan memberikan kesempatan “putra asli” daerah Papua untuk menjadi Gubernur dan kepala daerah setempat.<br /><br />Selain itu, Pemerintah Pusatjuga memberikan anggaran sebesarRp  32 triliun untuk Papua danRp25 Triliun untuk Aceh. Dengan hanya berpenduduk 2,6 juta dikatakan Priyo seharusnya daerah dan masyarakat Papua dan Aceh sudah sangat bersinar (maju-red). <br /><br />Khususnya untuk fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur. Namun hal itu menurut Priyo seperti “Jauh Panggang dari Api” atau dengan kata lain pada kenyataannya 37,5 persen pembangunan daerah Papua masih dibawah standar.<br />“Saya tahu sekali selama ini sudah ada ketulusan dari Pemerintah pusat untuk memperlakukan istimewa kedua Propinsi, Aceh dan Papua. Semua apa yang diinginkan atau diminta Papua diberikan, kecuali memisahkan diri dari NKRI. Namun kenyataannya dana 32 triliun dengan penduduk 2,6 juta jiwa yang seharusnya bisa membuat Papua sangat bersinar, namun kenyataannya 37,5 persen pembangunan masih di bawah standar,”jelas Priyo.<br /><br />Menurut Priyo, Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) No.21 tahun 2011 masih belum diimplementasikan secara konsisten. Ratusan Peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang Papua juga masih stuck. Selain itu pemerintah daerah setempat, MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRD juga harus bertanggung jawab dengan 22 Perdasi dan 12 Perdasus yang juga masih stuck.<strong>(das/Ayu /parle)</strong></p>