Sebanyak Rp 27 Miliar Dana APBN Untuk ADD Melawi

oleh

Tahun 2015 ini, Kabupaten Melawi mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBN sebesar 27 miliaryang diperuntukkan bagi 169 desa se-Kabupaten Melawi. <p style="text-align: justify;">Mengenai hal tersebut, Bupati Melawi, H. Firman Muntaco, SH.,MH mengatakan indikator pembagian dana itu disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis yang ditentukan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi, sesuai PP 60 tahun 2014 tentang Dana Desa. <br /><br />Pemerintah Kabupaten, kata Firman, pada APBD tahun 2015 ini juga mengalokasikan dana sebesar 40 miliar untuk 169 desa yang ada di Melawi. Namun untuk pengelolaan dana desa itu harus ada sistem pendampingan yang jelas terhadap jalannya program-program desa, sehingga tidak terjebak dan melakukan kesalahan. Terlebih tidak semua desa yang kreatif.<br /><br />“ADD yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri,” ujar bupati saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Nanga Pinoh diaula kantor Camat Nanga Pinoh beberapa hari lalu.<br /><br />Firman mengingatkan kepada penerima ADD untuk dapat menggunakannya sebaik mungkin dan tetap mengacu pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemkab Melawi melalui Inspektorat akan melalukan pengawasan dan monitoring sangat ketat. “Orientasi untuk rencana kerja dana desa harus dialokasikan sesuai dengan aturan. Untuk itu saya minta kepada kepala desa beserta perangkatnya menjalankan tugas sebaik-baiknya agar tidak ada kesalahan dan penyimpangan dalam penyaluran ADD,” pinta Firman. <br /><br />Dijelaskannya, dengan besaran anggaran dari pusat ditambah dengan anggaran dari kabupaten yang besarannya mencapai Rp 67 miliaran ini, maka diharapkan kinerja aparatur desa dapat dituntut lebih kedepan termasuk mengawasi penyaluran alokasi ADD disemua bidang pembangunan. “Dengan adanya Undang-Undang Desa ini, desa diberi kewenangan, sehingga, memberi peluang kepada masyarakat desa untuk dapat membangun sesuai apa yang dikehendaki oleh desa," ujarnya.<br /><br />Besaran dana yang akan masuk ke desa di Melawi mencapai Rp 27 miliar oleh pihak pusat, Firman menegaskan agar dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. “Desa yang menentukan uang tersebut akan digunakan untuk apa, tinggal mengikuti petunjuk berapa untuk fisik, berapa untuk non fisik. Dengan adanya besaran dana tersebut, maka diharapkan desa dapat mandiri sehingga dapat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat diwilayahnya itu. Hal ini pun termasuk didalam produktivitas serta kinerja aparatur perangkat desa yang diharapkan dapat bekerja dengan maksimal,” tutupnya. (Ira/Kn)</p>