Kecamatan Pinoh utara melaksanakan Musyawarah Rencaana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 untuk tahun 2018, Senin (20/2) di Aula pertemuan Pinoh Utara. <p style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut di Hadiri Camat Pinoh Utara, Yusenno, Sekretaris Bappeda Melawi, Silvani Umran, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Amri Kalam, Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen, serta sejumlah Anggota DPRD lainnya, seluruh kepala dan perangkat desa se Kecamatan Pinoh Utara.<br /><br />Camat Pinoh Utara, Yusenno pada kesempatan itu mengatakan, sebanyak 19 desa yang berada di kecamatan Pinoh Utara sebelumnya sudah melaksanakan Musrenbang semuanya. Musrenbang ini bukan hanya sekedar kita ngumpul-ngumpul aja. Melainkan betul betul mendengar dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan komitmen bersama. <br /><br />“Maka dari itu, pada kesempatan ini saya minta kepada semua Desa membuat skala prioritas, yang paling utama untuk kepentingan umum. Untuk di Pinoh Utara, yang paling utama, yakni pembangunan infrastruktur, kita juga mengharapkan semoga pembangunan jembatan Melawi II bisa segera dilaksanakan, kalaupun jembatan belum bisa, kami minta infrastruktur jaalan kami dibangun. Karena kami sudah bosa mendengar bahasa bagaimana mau membangun pinoh utara kalau jembatan belum jadi. Kalau jembatan belum jadi, tidak jadi-jadi pula membangun infrastruktur di tempat kami. Karena jalan merupakan akses utama perputaran ekonomi masyarakat,” paparnya. <br /><br />Ditempat yang sama, Sekretaris Bappeda, Silvani Umran, mengatakan, Musrenbang merupakan sebuah wadah untuk menentukan arah pembangunan kedepan.. Yang mana yang harus dibangun, yang mana yang menjadi irporitas utama kepentingan umum, maka dimasukan dalam rencana pembangunan 2018. “Ini harapan kita, semoga Musrenbang ini menghasilkan rencaana pembangunan yang sangat memberikan manfaat bagi kepentingan umum,” ucapnya. <br /><br />Sementara itu, Wakil ketua DPRD melawi, Kluisen mengatakan, berbicara untuk tahun 2018, dirinya mengharapkan kepada para kepala desa untuk saling mengisi, saling menutup berkaitan dengan anggaran. Karena anggaran APBD yang tidak banyak, hal ini untuk kesempatan membangun desa masing masing. <br /><br />“Kalau tadi hanya membangun melalui dana aspirasi, namun dengan masuknya dana desa, artinya bisa menyusun sendiri. Hampir rata-rata Rp. 1 milyar per desa, dan kemungkinan program presiden Jokowi ini, dana desa bisa sampai Rp. 1,4 milyar. Sehingga desa-desa bisa menyurun sendiri apa yang mau dibangun. Namun tidak hanya pembangunan fisik terus terus yang lainnya juga harus dibangun,” paparnya. <br /><br />Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Amri kalam, mengatakan Melawi saat ini sudah sangat berkembang. Mana dari tahun ke tahun anggaran APBD di Melawi sudah semakin besar, begitu pula dengan dana desa.<br /><br />“Jika berbicara Anggaran, saya tadi sudah menyimak. Ternyata perkembangan Melawi sudah luar biasa. Terakhir saya sama pak Kluisen jadi Wakil ketua, bersama Ketua DPRD Abang tajudin, ngetuk palu hanya Rp. 863 milyar. Tetapi kemarin, saya Tanya pak kluisen, sudah Rp. 1,2 triliun diluar pinjaman daerah Rp. 85 milyar, ditambah lagi masing-masing desa punya anggaran dana desa rata-rata 1 milyar,” ungkapnya. <br /><br />Jadi berkaitan dengan Musrenbang, ini diharapkan bisa berjalan dengan baik. Apa yang ingin diusulkan usulkan, namun nanti harus melihat skala prioritasnya. “Jika mengusulkan 50 pembangunan, usulkan saja. Namun jika nanti yang muncul hanya ada sedikit jangan marah, karena itu melihat skala prioritas,” pungkasnya. (KN)</p>