Sekda Barut: Disinyalir Ada Pupuk Palsu Beredar

oleh

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Jainal Abidin mensinyalir masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal dan palsu serta tidak diketahui mutu dan efektivitasnya. <p style="text-align: justify;">"Hal itu terjadi pada pupuk bersubsidi yang menonjol misalnya penggantian karung pupuk subsidi dan lainnya," kata Sekda Jainal Abidin dalam sambutannya dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkab setempat Izhar Safawi dalam pertemuan sosialisasi singkronisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Muara Teweh, Rabu.<br /><br />Sosialisasi ini diikuti pada instansi terkait baik dari Provinsi dan Kabupaten, Polres Barito Utara, Kejaksaan Negeri Muara Teweh, perusahaan distributor pupuk dan kios penjualan pupuk di daerah ini.<br /><br />Karenya pengawasan pupuk dan pestisida harus dilakukan secara koordinasi diberbagai tingkatan maupun antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida.<br /><br />Maka sangat diharapkan hasil pertemuan ini dapat menghasilkan suatu rumusan kesepakatan antar instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam bidang pupuk dan pestisida ini.<br /><br />"Saya minta pengawasan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara koordinasi baik di kecamatan sampai provinsi," kata Jainal yang juga sebagai Ketua KP3 Barito Utara ini.<br /><br />Jainal menjelaskan, KP3 merupakan wadah koordinasi pengawasan antara instansi terkait bidang pupuk dan pestisida di tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur maupun tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.<br /><br />Dengan keterlibatan instansi terkait dalam penanganan pupuk dan pestisida yang terjadi dilapangan dapat diatasi, disamping peran KP3 dan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pupuk dan Pestisida (PPSPP) sangat mendukung dalam mengatasi permasalahan ini. Dapat dilakukan penyelesaian tindak kasus pidana di bidang pupuk dan pestisida sebagaimana diamanatkan Pasal 59 ayat (1) tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman.<br /><br />"Melalui pertemuan KP3 ini serta pemberdayaan PPNS pupuk dan pestisida diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja KP3," jelas dia.<br /><br />Dia mengatakan, kebijakan lain yang ditempuh di bidang pupuk dan subsidi adalah diberlakukannya deregulasi pendaftaran pupuk dan pestisida.<br /><br />Kebijakan itu memberikan dampak dengan semakin banyak jenis pupuk dan pestisida yang beredar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian hingga Desember 2014 jumlah pupuk yang terdaftar dan diizinkan 1.618 merk pupuk anorganik dan 1.123 merk pupuk organik hayati dan pembenahan tanah.<br /><br />Untuk pestisida sudah mencapai 2.988 formulasi untuk pertanian dan kehutanan dan 394 formulasi pestisida rumah tangga dan pengendalian vektor penyakit pada manusia.<br /><br />"Kondisi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada petani untuk memilih jenis pupuk dan pestisida," ujarnya. (das/ant)</p>