Sekda Minta OPD Kelola BMD dengan Baik

oleh

SINTANG, KN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah memberikan penegasan agar Barang Milik Daerah (BMD) dikelola dengan baik. Mulai pengadaan melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), hingga pencatatan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pemimndahtanganan.

“Saya minta seluruh SKPD untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Baik rencana pengadaan maupun rencana pemeliharaan. RKBMD merupakan salah satu dasar penyusunan RKA SKPD,” ucapnya, kemarin.

Apa yang disampaikan Hasnah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga kedepan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah tidak akan bisa dilakukan apabila tidak diusulkan dalam RKBMD.

Ia juga meminta agar BMD digunakan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Baik itu barang inventaris kantor maupun kendaraan dinas.

“Buat surat penunjukan dan berita acara serah terima untuk penanggung jawab penggunaannya. Yang paling penting harus selalu dipelihara dan laksanakan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak dan lain sebagainya,” ujarnya.

Khusus kendaraan dinas, ia juga meminta agar digunakan sesuai ketentuan. “Jika tidak digunakan sesuai ketentuan, saya minta dilakukan penertiban. Buat teguran atau peringatan,” katanya.

Juga bagi para pensiunan atau mantan pejabat yang belum mengembalikan kendaraan dinasnya, ia minta agar dilakukan pendekatan dan diberikan surat teguran atau peringatan untuk mengembalikan kendaraan tersebut.

“Terhadap tanah dan bangunan, saya minta dilakukan pengamanan. Baik pengamanan administrasi maupun pengamanan fisiknya. Tanah yang belum ada sertifikat, segera usulkan ke BPKAD untuk proses pensertifikatannya. Pasang patok batas, pastikan luas dan batas tanahnya. Jangan lupa dipelihara ata ditata keindahannya,” ucap Hasnah.

Untuk lebih menertibkan pengelolaan BMD, ia mengusulkan agar pencatatan, pembukuan, dan pelaporan dilakukan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Seperti surat-surat dan dokumen penting agar disimpan dengan baik sepanjang barang milik daerah masih digunakan. Terhadap barang yang sudah rusak berat agar diusulkan untuk dilakukan penghapusan agar tidak menjadi catatan tak bermanfaat.

“Itulah beberapa catatan penting yang menurut saya harus menjadi perhatian kita bersama. Baik penilaian, pencatatan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya. (*)