Sekjen PBB Akan Pantau REDD+ Ke Kalteng

oleh
oleh

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, Ban Ki Moon, akan berkunjung ke Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk memantau program "Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation" atau REDD+ di wilayah setempat. <p style="text-align: justify;">"Informasi yang kami terima, Sekjen PBB ingin berkunjung ke Kalteng, namun kami belum mengetahui secara pasti kunjungan itu kapan dilakukan," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kalteng, Teras Sahay, di Palangka Raya, Sabtu.<br /><br />Menurut dia, perwakilan PBB di Indonesia hingga saat ini belum memberikan kabar kepastian kunjungan itu, namun Kalteng siap menyambut kedatangan Sekjen PBB tersebut.<br /><br />"Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari perwakilan PBB di Indonesia, sehingga dapat dipastikan kapan kunjungan itu dilangsungkan," ujarnya.<br /><br />Berdasarkan informasi yang diterima untuk sementara ini, kunjungan Sekjen PBB ke Kalteng itu berkaitan ditunjuknya Kalteng sebagai "pilot project" REDD+ di Indonesia.<br /><br />Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah juga menyiapkan pengamanan rute-rute yang akan dilalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-Moon.<br /><br />Namun, jalur-jalur yang akan dilalui Ban Ki-Moon di Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu belum dipastikan.<br /><br />"Nanti pasti ada penentuan rute-rutenya," ujar Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalteng Ajun Komisaris Besar Tomex Korniawan.<br /><br />Sejauh ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama TNI dan Polda Kalteng.<br /><br />Sebelumnya (18/9), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng menilai program REDD plus di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) akan rawan konflik.<br /><br />"Masalahnya, program tersebut masih banyak yang tidak terpantau dan terdaftar karena minimnya transparansi dari para developer proyek yang bersifat voluntary market seperti konsensi restorasi ekosistem," kata Direktur WAHLI Kalimantan Tengah, Ari Rompas.<br /><br />Menurut dia, proyek tersebut berpotensi konflik karena memiliki syarat dengan bentuk penguasaan wilayah atas kawasan seperti di Kalteng juga telah banyak terjadi konflik sosial yang diakibatkan oleh industri ekstraktif seperti perkebunan sawit, tambang, dan HPH/HTI.<br /><br />"Telah banyak menimbulkan persoalan konflik sosial akibat perkebunan dan pertambangan, bahkan telah mendorong pelanggaran HAM," ujarnya. <strong>(das/ant)</strong></p>