Wakil Bupati Kubu Raya Kalbar, Hermanus akan memberikan arahan kepada seluruh sekolah di kabupaten itu untuk tetap meningkatkan kesiapan siswa dalam mengikuti ujian nasional, agar peringkat kelulusan bisa dinaikkan. <p style="text-align: justify;"><br />"Untuk mencapai target itu kita harus melakukan terobosan dan langkah-langkah konkret. Karena jika kita hanya memasang target, namun tidak ada langkah konkret, tentu target itu tidak bisa dicapai," kata Hermanus di Sungai Raya, Kamis.<br /><br />Menurutnya, dalam menghadapi UN tahun ini, Pemkab Kubu Raya melalui dinas terkait akan menginstruksikan seluruh sekolah untuk melakukan berbagai langkah dan strategi. Seperti penambahan kegiatan belajar, jumlah jam belajar ditambah, serta melakukan uji coba materi UN.<br /><br />"Juga menganalisis materi-materi UN yang belum dipahami siswa dan akan diuji coba kembali. Saya rasa langkah-langkah ini perlu dilakukan agar siswa kita bisa siap menghadapi Ujian Nasional," katanya.<br /><br />Menurut Hermanus, tahun ini Kemendikbud memperbaiki UN dengan tidak lagi menjadikannya sebagai satu-satunya syarat pengukuran. Selain memberikan otonomi kepada sekolah untuk menentukan kelulusan siswa, perbaikan UN juga dilakukan pada sistem penilaian.<br /><br />"Sehingga pada tahun ini, level pencapaian siswa di tingkat kabupaten/kota tidak lagi berkutat pada lulus atau tidak lulus. Capaian siswa, berada pada level sangat baik, baik, cukup, dan kurang," tuturnya.<br /><br />Dia berharap, dengan adanya perubahan sistem UN tahun ini bisa menjadi acuan dan semangat bagi seluruh siswa yang menghadapi UN agar bisa mempersiapkan diri lebih baik.<br /><br />"Kita minta kepada seluruh orang tua yang anaknya akan menghadapi UN juga bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada anak-anaknya agar bisa mempersiapkan diri dengan baik, mengurangi waktu bermain dan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi UN," kata Hermanus.<br /><br />Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah mengatakan persoalan pendidikan di Kubu Raya adalah kurangnya tenaga pendidik dan ditambah tidak meratanya penempatan guru, karena masih banyak guru yang berada di ibu kota kecamatan.<br /><br />"Selain itu, masalah infrastruktur dan minimnya sarana pendukung pembelajaran yang tidak sama di setiap sekolah juga mengakibatkan tingkat kualitas pendidikan di tiap sekolah menjadi berbeda-beda. Setidaknya ini yang harus menjadi PR bagi Dinas Pendidikan kita ke depan agar bisa melakukan evaluasi dari semua aspek yang mempengaruhi kualitas pendidikan," katanya.<br /><br />Terkait dengan pelaksanaan UN, tahun ini, menurut Agus adanya komposisi penilaian yang menjadi tolak ukur dari hasil UN yang dilakukan oleh Kemendikbud dinilai sudah sangat baik. Pasalnya, jika UN dilakukan secara Nasional dan nilainya dilihat berdasarkan murni dari hasil pelaksanaan UN, jelas akan ada kesenjangan akan nilai dari hasil UN tersebut.<br /><br />"Bagaimana mungkin sekolah yang ada di daerah terpencil dengan sarana pendidikan yang minim dan infrastruktur sekolah yang tidak memadai bisa menyamai sekolah di kota yang memiliki kelengkapan dan sistem pembelajaran yang baik. Makanya, kebijakan Kemendikbud memperbaiki UN dengan tidak lagi menjadikannya sebagai satu-satunya syarat pengukuran hasil UN saya rasa itu sudah sangat baik," katanya.<br /><br />Berdasarkan hal tersebut, lanjutnya, Kemendikbud pada tahun ini menerapkan sistem kelulusan sepenuhnya diputuskan oleh sekolah. Bukan hanya pada beberapa mata pelajaran, tetapi semua aspek pembelajaran termasuk komponen perilaku anak di sekolah.<br /><br />"Karena dari informasi yang kita dapat, Kemendikbud saat ini ingin mengubah UN dari sekadar vonis atau alat menilai hasil belajar, tetapi menjadi alat untuk belajar," kata Agus. (das/ant)</p>
