Sekolah Diminta Aktif Gandeng Swasta Manfaatkan CSR

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Jumisar mengharapkan sekolah-sekolah di daerahnya lebih aktif menggandeng pihak swasta melalui pemanfaatan program "coorporate social responsibility". <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Jumisar mengharapkan sekolah-sekolah di daerahnya lebih aktif menggandeng pihak swasta melalui pemanfaatan program "coorporate social responsibility". <br /><br />"Kerja sama itu bisa berupa alokasi `coorporate social responsibility` (CSR) yang jelas aturannya," ujarnya di Jambi, Rabu. <br /><br />Menurut dia, berdasarkan aturan yang ada, setiap perusahaan diwajibkan mengalokasikan sebagian keuntungannya melalui program CSR, program ini akan sangat membantu untuk menunjang peningkatan pendidikan di suatu daerah. <br /><br />"Khusus bagi sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) hal ini sangat perlu. Mengingat, anggaran pendidikan di SMA sederajat tidak sebanyak di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP)," katanya. <br /><br />Dengan adanya CSR, antara swasta dengan pihak sekolah bisa sedikit mengurangi beban anggaran sekolah yang selama ini sering dibebankan kepada orang tua siswa. <br /><br />Selama ini, kerap terjadi beban anggaran pendidikan SMA sederajat dibebankan kepada orang tua siswa melalui keputusan komite sekolah. <br /><br />"Akibatnya, kami sering menerima laporan beberapa wali murid yang keberatan akibat beban pendidikan yang dinilai terlampau tinggi," tambahnya. <br /><br />Dari sekian banyak perusahaan swasta dan pemerintah yang ada di Kota Jambi, baru sebagian kecil saja yang mengalokasikan dana CSR kepada pihak sekolah. <br /><br />Secara terpisah, anggota DPRD Kota Jambi Dede Firmansyah menilai sah-sah saja apabila ada sekolah yang menerima dana CSR, karena akan sangat membantu peningkatan pendidikan di suatu daerah. <br /><br />"Namun yang perlu ditekankan adalah bagaimana pihak sekolah dan yang berkepentingan bisa mengelola CSR secara baik dan benar serta transparan. Perlu ada pertanggungjawaban yang jelas. Jika tidak, sama saja membuat masalah baru," tuturnya. (Eka/Ant)</p>