Sekolah Negeri (SD Dan SMP) Dilarang Pungut Biaya Siswa Baru

oleh

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, YAT.Lukman Riberu menegaskan untuk tahun ajaran baru mendatang sekolah-sekolah Negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada orangtua calon siswa baru yang biasa disebut Iuaran Komite. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikannya pada acara Rapat Koordinasi Kepala Sekolah Negeri Dan Swasta se-Kabupaten Sintang yang berlangsung di Gedung PGRI, Senin (02/04/2012).<br /><br />“Jadi untuk tahun ajaran baru nanti, tidak ada lagi istilan iuran komite,” tegasnya dihadapan para kepala sekolah.<br /><br />Iuran tersebut hanya diperbolehkan untuk sekolah swasta dan sekolah negeri yang berstandar rintisan internasional yang memang membutuhkan dana cukup besar.<br /><br />“Itupun harus melalui persetujuan Komite Sekolah untuk besarannya,” kata Lukman.<br /><br />Ditambahkan, sekolah negeri mulai dari SD hingga SMP dapat menerima sumbangan dari masyarakat, namun tidak dijadikan kewajiban.<br /><br />“Sumbangan itu sifatnya insidentil dan tidak mengikat, misalnya untuk suatu pembangunan yang dana dari pemerintah tidak mencukupi itu sah saja diterima. Namun kembali harus disepakati bersama dengan komite sekolah masing-masing dan harus dibedakan mana siswa yang kurang mampu dengan yang mampu,” ujarnya.<br /><br />Lukman juga mengingatkan agar pihak sekolah tidak melakukan intimidasi kepada siswa dengan melarang siswa untuk mengikuti ujian, hanya karena tidak membayar uang sumbangan.<br /><br />“Saya ingatkan itu, dan jangan sampai terdengar adanya laporan mengenai persoalan tersebut,” ingatnya.<br /><br />Selain itu, dirinya juga mengingatkan kepada para kepala sekolah untuk dapat mempergunakan dana yang bersumber dari APBD Priovinsi dengan sebaik-baiknya, semisal untuk membayar guru-guru honor yang ada disekolah.<br /><br />“Gunakan 20 persen dari plafon dana untuk membayar gaji para guru honor disekolah masing-masing,” pintanya.<br /><br />Selama ini, lanjutnya para guru honor yang ada ditiap sekolah merupakan tulang punggung bagi guru PNS.<br /><br />“Jadi jangan sampai para guru honor tersebut dikorbankan, sementara guru yang berstatus PNS justru meninggalkan tugasnya. Jangan sampai itu terjadi. Berikan para guru honor tersebut kesejahteraan,” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>