Bupati Sintang Milton Crosby menyatakan merasa kecolongan, karena selain bibit karet ilegal dari Malaysia yang beredar di Sintang ternyata juga ditemui bibit yang sama asal dari Thailand yang belum jelas kualitasnya. Bibit karet berupa bijian asal Thailand tersebut ditemukan di Kecamatan Ketungau Tengah. <p style="text-align: justify;">Pernyataan tersebut disampaikan Bupati, Selasa (15/11/2011) ketika memberikan arahan kepada 24 kades Tempunak yang berlangsung di Balai Pertemuan Kecamatan Tempunak.<br /><br />“Kalau ada yang menyebut kita kecolongan dengan masuknya bibit karet berupa biji secara ilegal, saya kira ada benarnya. Karena selain dari Malaysia, ternyata ditemukan juga di Merakai yang berasal di Thailand,” ungkap Bupati.<br /><br />Khusus untuk bibit yang berasal dari Malaysia, diperkirakan masuk melalui PLB Entikong dan tidak melalui jalur ilegal atau tikus.<br /><br />“Saya kira masuknya itu melalui Entikong dan seharusnya melalui pemeriksaan dari Bea Cukai, sebab pengirimannya dalam partai besar dan tak mungkin itu dilakukan lewat jalan tikus,” tandasnya.<br /><br />Untuk itu dirinya berharap agar masyarakat dapat melaporkan melalui perangkat desa atau kecamatan apabila masih ada bibit yang masih beredar dan ditawarkan ke masyarakat.<br /><br />“Kita akan segera tarik dan musnahkan,” tegas Milton.<br /><br />Ditambahkannya, penggunaan bibit dari negara lain dapat di lakukan, sejauh bibit tersebut sudah melalui prosedur yang benar.<br /><br />“Boleh masyarakat pergunakan akan tetapi harus yang telah memiliki sertifikasi serta ijin dari pemerintah atas kelayakan dari bibit tersebut,” kata Milton.<br /><br />Selanjutnya Bupati mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat memperketat pengawasan atas masuknya barang dari negeri tetangga di PLB, Bupati juga menegaskan akan melakukan segala upaya untuk memproteksi masyarakat petani di Sintang.<br /><br />“Tanpa kita sadari , ini merupakan perang ekonomi antar negara. Saya harus proteksi ini untuk melindungi para petani di kabupaten Sintang. Kita juga berharap pengawasan di PLB juga harus diperketat,” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>