Selesaikan Tapal Batas Antar Desa, Pemkab Harus Duduk Satu Meja

oleh

Persoalan tapal batas antar desa di Melawi hingga saat ini masih banyak yang belum tuntas. Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Melawi Dapil Ella-Menukung, Alexius. Ia mengatakan masalah tapal batas desa khususnya di Kecamatan Ella dan Menukung saat ini belum juga terselesaikan. <p style="text-align: justify;">“Permasalahan ini tak kunjung selesai, sehingga membuat masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dua kecamatan tersebut, menemukan masalah dalam urusan administrasi kependudukan dan pengurusan surat tanah,” ujar Alexius, sembari meminta Pemkab segera menyelesaikannya, kamrin.<br /><br />Lebih lanjut ia mengatakan, memang sudah seharusnya dilakukan penyelesaian soal batas wilayah desa, karena dengan tidak diselesaikannya batas desa membuat administratib wilayah ini semuanya jadi kacau dan bingung, belum lagi wilayah kecamatan masuk dalam hutan lindung.<br /><br />Dia melanjutkan, persoalan tapal batas desa yang tak kunjung diketahui secara sah (hukum) adalah di batas pemekaran desa serta desa yang masuk dalam kawasan hutan lindung. <br /><br />“Jadi hingga saat ini mereka tak mengetahui secara legalitas formal mana batas antar desa dan batas kawasan hutan lindung,” ucapnya.<br /><br />Diterangkannya, tak diselesaikan tapal batas desa ini, sehingga rentetan masalah di daerah pedalam tersebut sampai sekarang juga tak kunjung selesai, terlebih masuknya sejumlah perusahaan sawit membuat warga bingung keabsahan lahan yang digarap pihak perusahaan untuk hak milik mereka setelah pembagian dari pihak perusahaan nantinya.<br /><br />Sambung Alexius, dalam penyelesaian sengketa tapal batas desa, menurutnya pihak pemerintah harus duduk bersama satu meja menghadirkan masyarakat desa yang bersengketa untuk menyelesaikan tapal batas ini sesuai dengan peta, sebab jika masalah ini berlarut-larut dan tidak diselesaikan maka dikhawatirkan akan muncul konflik dan masalah baru.<br /><br />Dia berharap Pemkab Melawi yang difasilitasi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa segera menyelesaikan kasus sengketa tapal batas tersebut, karena dikhawatirkan muncul permasalahan atau konflik baru diantara masyarakat desa, jika kasus ini tidak terselesaikan secepatnya. (KN)</p>