Sengketa Tanah Eks Kehutanan, Kuasa Hukum Ahli Waris Gugat Bupati

oleh

MELAWI – Kisruh kepemilikan tanah Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Melawi (eks kantor kehutanan,red) yang terletak di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kecamatan Pinoh terus bergulir panas.

Pihak ahli waris akhirnya terpaksa menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan haknya yang sudah dikuasai Pemkab Melawi sejak tahun 2005,

Kuasa Hukum ahli waris, Yuventus SH,M.Hum membenarkan bahwa pihaknya sudah mendaftarkan gugatan terkait persoalan itu di Pengadilan Negeri Sintang. Dengan nomor perdata Gugatan 1/Pdt,G/2019/ PN.Stg tanggal pendaftaran 16 januari 2019. “Kami Siap dengan bukti bukti dipersidangan nanti,” bebernya.

Iapun membeberkan sejumlah pihak yang digugat yakni tergugat satu adalah bupati Melawi, karena objek perkara di wiayah Kabupaten Melawi.

Selain Bupati Melawi, beber Yuventus dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang kami layangkan ke pengadilan Negeri Sintang  juga menggugat sejumlah pihak lainnya.

“Dasar gugatan pasal 1365 KUHP perdata yg berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu  mengganti kerugian tersebut.” terangnya saat ditemui wartawan di nanga Pinoh usai mendaftarkan gugatan.

Lebih lanjut pria yang juga tergabung dalam Perhimpunan Advokad Indonesia ( PERADI) itu mengatakan, Kliennya Alm Ir Sasrudin M Sattim itu awalnya  membeli sebidang tanah bersertifikat pada tahun 1997 dengan SHM no 325. Yang diuraikan dalam surat itu, gambar situasi / gambar tanah tanggal 21 Mei 1997 nomor 3504/97 dengan luas 2.051 meter persegi.

“Klien kami jelas asal usulnya dalam memiliki tanah itu. Jadi bukan asal, claim saja.  Saksi saksi juga akan kita hadirkan dipersidangan termasuk bukti,” timpalnya.

Kemudian diperkuat berdasarkan Akta Jual Beli jaman Kepala wilayah kecamatan Nanga Pinoh, Alm Drs Mas’ud Nawawi pada tahun 1997,

Saat ini tanah tersebut  diklaim oleh pemda Melawi berdasarkan surat penyerahan daftar  aset Tanggal 3 januari 2005 yang diserahkan dari Kabupaten sintang dengan nomor 100/0066/TAPEM-A 13 januari 2005.

Sedangkan Kabupaten sintang berdasarkan penyerahan dari pihak provinsi 20 maret tahun 2001 berdasarkan berita acara serah terima nomor 07/P3D/GUB/3/2001

“Kilen kami sudah beberapa kali menyampaikan etikat baik kepada pihak pemda melawi untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat. Namun justru sebaliknya, klien kami malah di somasi oleh pihak pemkab Melawi tanggal 18 september 2018.” bebernya sambil menunjukan bukti gugatan.

Saat ini, bebernya sertifikat atas nama klien kami dikuasai oleh Pemkab Melawi Melalui bidang aset  .Dulu sertifikat itu dipinjam oleh pihak pemkab dan sampai detik ini tidak dikembalikani,

” Ini juga termasuk dalam tindak pidana penggelapan pasal 372. Karena sertifikat merupakan akta otentik. Apalagi sertifikat itu jelas atas nama pemiliknya klien saya,” tegasnya.

Kuasa Hukum ahli waris  berkeyakinan melalui penyelesaian di pengadilan maka rasa keadilan dan kebenaran akan ditentukan.

“Yang jelas kami siap untuk membuktikan di persidangan nanti, bahwa tanah itu adalah Hak klien kami berdasarkan bukti sertifikat yang sah.” pungkasnya. (KN)