Sepertiga Anggaran Pendidikan Pontianak Untuk Pelayanan Birokrasi

oleh

Forum Analisis Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Kalimantan Barat mencatat sepertiga dari belanja langsung sektor pendidikan pada APBD Kota Pontianak tahun 2013 digunakan untuk pelayanan birokrasi. <p style="text-align: justify;">"Sekitar 17 persen anggaran sektor pendidikan, untuk pelayanan birokrasi. Ini yang harus dikurangi," kata aktivis Fakta Kalbar, Ngusmanto di Pontianak, Selasa.<br /><br />Secara keseluruhan, di dalam RAPBD Kota Pontianak Tahun 2013, sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar 38 persen dari total anggaran yang diajukan. Nilainya Rp483,97 miliar. Namun, ujar Ngusmanto, alokasi itu termasuk untuk gaji dan tunjangan guru.<br /><br />"Guru di Kota Pontianak jumlahnya sangat banyak. Dan harus diakui, ini menyedot anggaran sektor lain," kata dia. Sedangkan berdasarkan undang-undang, sektor pendidikan wajib mendapat alokasi 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja.<br /><br />Fakta juga mencatat bahwa komposisi belanja langsung di RAPBD Kota Pontianak Tahun 2013 sebesar 54 persen atau Rp715 miliar sehingga lebih besar dibanding belanja tidak langsung yang nilainya Rp606 miliar.<br /><br />"Artinya, pemerintah kota relatif bisa berbuat lebih banyak dalam membangun kota," kata dia.<br /><br />Fakta Kalbar juga menyampaikan perbandingan belanja sebagian urusan wajib RAPBD Kota Pontianak Tahun 2013. Bidang kesehatan, komposisinya 9,7 persen atau Rp127,9 miliar; pekerjaan umum 14 persen atau Rp179,4 miliar; dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak satu persen atau Rp9,64 miliar.<br /><br />"Kota Pontianak dinyatakan sebagai kota layak anak, namun anggarannya masih sangat minim," kata Ngusmanto.<br /><br />Ia mengritisi penetapan dan perubahan APBD selalu didesain untuk defisit padahal realisasinya surplus. "Ruang ini memberi kesempatan inefisiensi dan praktik koruptif," katanya menegaskan.<br /><br />Pada tahun 2009 misalnya, sisa lebih penggunaan anggaran Kota Pontianak tercatat sebesar Rp23 miliar. Setahun berikutnya naik menjadi Rp35,03 miliar dan tahun 2011 naik hampir Rp60 miliar.<br /><br />Ia mengingatkan pula hakekat dari anggaran adalah sumber dana dari rakyat sehingga ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. <strong>(phs/Ant)</strong></p>