Sepuluh Desa Di Embaloh Hulu Sepakat Tolak Kebun Sawit

oleh
oleh

Sebanyak Sepuluh (10) Desa yang berada di Kecamatan Embaloh Hulu telah bersepakat menolak perkebunan sawit yang akan masuk kewilayah Kecamatan Embaloh Hulu. hasil kesepakatan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap dari sepuluh Desa yang ada , termasuk diketahui Kedua Tamanggung kedua suku yang ada di Kecamatan Embaloh Hulu. <p style="text-align: justify;">Demikian dikatakan Yos Kokoan Apat selaku Kepala Adat Dusun di Desa Ulak-Pauk, Senin (16/01/2012) didampingi sejumlah rekannya mewakili masyarakat Embaloh Hulu, kepada Media ini. <br /><br />Dijelaskan Kokoan yang didampingi Kepala Desa Saujung Giling Manik bahwa kesepuluh  Desa tersebut  yaitu Desa Ulak-Pauk, Desa Saujung Giling Manik, Desa Banua Martinus, Desa Pulau Manak, Desa Banua Ujung, Desa Tamao, Desa Langan Baru, Desa Batu Lintang, Desa Rantau Prapat,dan Desa Manua Sadap yang ditandatangai oleh masing-masing Kepala Desa, sedangakan Tamanggung Suku Dayak Tamambaloh ditandatangai oleh Pius Onyang, ST selaku Tamanggung, Tamanggung Suku Dayak Iban ditandatangani oleh F. Tigang dan sejumlah pengurus adat lainnya yang ada di Kecamatan Embaloh Hulu.<br /> <br />“Jadi sepuluh  Desa yang ada di Embaloh Hulu ini tetap menolak perkebunan sawit yang akan masuk ke wilayah Embaloh Hulu, tentunya dengan berbagai alasan, karena Kami tidak masyarakat selalu dijadikan korban  oleh pihak Perusahaan, sudah banyak kejadian didaerah-daerah lain, dan sebelum terjadi lebih baik Kami tolak,” ungkapnya. <br /><br />Sementara itu Kepala Desa Saujung Giling Manik, Tobias. E membeberkan pernyataan sikap seluruh masyarakat Embaloh Hulu yang ada di sepuluh  Desa, adapun point pernyataan sikap tersebut kata Tobias yaitu, Menolak perusahaan perkebunan kepala sawit dan perusahaan berskala besar lainnya diwilayah masyarakat adat Kecamatan Embaloh Hulu, Meminta Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk membatalkan izin-izin perkebunan sawit dan perusahaan berskala besar lainnya diwilayah masyarakat adat Embaloh Hulu, menuntut pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan DPRD untuk membuat peraturan daerah (perda) yang mengakui keberadaan masyarakat adat (wilayah adat, hukum adat, dan istiadat), meminta Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengembalikan peruntukkan da pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat adat kecamatan Embaloh Hulu. <br /> <br />Tidak hanya itu masyarakat Embaloh Hulu juga menuntut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengubah tata ruang wilayah yang berkaitan dengan areal penggunaan lain (APL) di Kecamatan Embaloh Hulu, supaya penggelolaannya dikembalikan kepada masyarakat adat, kemudia masyarakat mendorong perumus tata wilayah Kabupaten Kapuas Hulu  dengan melibatkan peran serta masyarakat adat, selain itu bagi masyarakat adat yang bekerjasama dengan pihak perusahaan kelapa sawit  dan atau perusahaan yang berskala besar lainnya di wilayah Kecamatan Embaloh Hulu, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari hak-haknya sebagai masyarakat adat di Kecamatan Emvbaloh Hulu.<br /> <br />Menurut Agustinus selaku Ketua BPD Ulak-Pauk yang juga mewakili masyarakat Embaloh Hulu menggungkapkan bahwa pernyataan sikap yang dibuat atas kesepakatan masyarakat tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun, dikatakan Agustinus bahwa pernyataan sikap tersebut berdasarkan keiginan masyakat. <br /><br />“ Memang yang namanya kebun sawit sampai kapanpun Kami menolak, jangankan ingin mengarap lahan, untuk sosialisasi saja kalaupun ingin mereka lakukan Kami tetap menolak, Kami tidak ingin pada akhirnya masyarakat dirugikan,” cetusnya. <br /><br />Ditambahkan Kepala Dusun Kereng Limaung, Desa Ulak-Pauk, Sukarnao juga mengatakan bahwa pihak perusahaan yang melakukan survey tanpa memberitahukan pihak Desa dan masyarakat sudah pernah dihukum secara adat suku dayak Tamambaloh pada Tanggal 3 Juni 2011 dengan hukuman “dua kaletau” atau dengan jumlah rupiah sebesar Rp. 200.000. dikatakan Sukarno melalui hukuman tersebut juga sebagai peringatan bagi pihak perusahaan  agar pihak perusahaan lebih menghargai masyarakat khsususnya yang ada di Kecamatan Embaloh Hulu. <br /><br />“Mereka melakukan survey lahan tanpa sepengetahuan masyarakat, jangankan masyarakat bahkan pengurus Desa saja tidak mengetahui, maka apabila terus dipaksakan perkebunan sawit masuk ke Embaloh Hulu jangan salahkan masyarakat apabila bertindak anarkis,” jelasnya. <br /><br />Tidak hanya itu ditambahkan, Ketua Pemuda Desa Ulak-pauk, Marselus Aleng mengatakan bahwa menurut informasi yang diperoleh perusahaan sawit yang akan masuk tersebut akan mengarap dua Desa yang ada di Embaloh Hulu yiatu Desa Saujung Giling Manik dan Desa Ulak-pauk. <br /><br />“Ya jelas saja kami menolak, yang namanya kebun sawit tetap kami tolak, dan bukannya kami tidak mendukung program pemerintah tetapi untuk perkebunan sawit sampai kapanpun tetap kami tolak, sedangkan untuk program yang lain tentunya kami tetap pertimbangkan, tetapi untuk kebun sawit tidak ada tawar menawar, masyarakat Embaloh Hulu menolaknya,” cetus Aleng.  <br /><br />Sementara itu mewakili masyarakat Embaloh Hulu yiatu Yos Kokoan Apat, Tobias.E, Agustinus, Sukarno, Marselus Aleng, Marselus Garisa, Ismail Kario, Marscelus , dan Seli kepada Media ini menuturkan bahwa kesepuluh Desa yang ada di Kecamatan Embaloh Hulu akan terus mempertahankan pernyataan sikap berdasarkan hasil kesepakatan seluruh masyarakat, agar perusahaan sawit yang akan masuk tidak diberikan izin oleh Pemerintah Daerah. Tidak hanya itu mereka juga menegaskan apapun alasan pihak perusahaan mendekati masyarakat dengan melakukan sosialisasi tetap akan ditolak masyarakat. <br /><br />“Jangan sampai perusahaan yang informasinya akan masuk ke Embaloh Hulu tersebut terbit izinnya, sebab masyarakat tetap pada pendiriannya untuk menolak kehadiran perkebunan kepala sawit di Embaloh Hulu, apabila izin itu diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas terkait maka jangan salahkan masyarakat apabila melakukan tindakan anarkis,” ungkap mereka tegas. <strong>(phs)</strong></p>