Pemekaran wilayah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi seakan merupakan hal yang tabu bagi pemerintah pusat. Semuanya tidak terlepas dari kegagalan daerah-daerah otonom baru dalam memaksimalkan fungsinya karena 80 persen pendapatan daerah masih mengharapkan dana pusat. <p style="text-align: justify;">Kondisi tersebut menurut A Sutarman, pemerhati sosial Sintang asal Kecamatan Serawai dan Ambalau, membuat pemekaran dipandang pemerintah pusat hanya akan menjadi beban baru dalam APBN. <br /><br />“Akhirnya pemerintah melalui Keputusan Presiden beberapa tahun lalu menetapkan untuk memberhentikan sementara (moratorium) pemekaran wilayah,” kata Sutarman.<br /> <br />Pun demikian, pemerintah mempunyai kebijakan sendiri terkait masalah pemekaran dengan beberapa pengecualian.<br /><br />“Beberapa bulan terakhir ini ada pengecualian dari pemerintah pusat untuk pemekaran wilayah dan masih dimungkin untuk beberapa daerah dengan kategori wilayah kepulauan, perbatasan, konservasi, hutan lindung, taman nasional dan daerah terpencil atau tertinggal,” kata dia.<br /><br />Namun daerah-daerah yang disetujui untuk dimekarkan tersebut lanjut Sutarman, tidak langsung menjadi daerah otonom, tetapi dibentuk menjadi kabupaten persiapan.<br /><br />“Ini yang sedang kami kaji untuk mempersiapkan daerah kami menuju kabupaten persiapan itu,” ujar juru bicara Tim Pemekaran Kabupaten Persiapan Serawai Ambalau ini.<br /><br />Berkaca pada beberapa upaya dari sejumlah daerah yang masuk kategori pengecualian untuk memekarkan diri seperti rencana Kabupaten Persiapan Ketungau dengan isu perbatasan dan rencana Kabupaten Persiapan Paloh dengan isu perbatasan dan kepulauannya maka ia merasa optimis keinginan menuju kabupaten persiapan bagi Serawai-Ambalau bisa terwujud.<br /><br />“Dalam pembentukan kabupaten persiapan syaratnya tidak seberat kabupaten otonom, bahkan seperti di Paloh hanya satu kecamatan, yang penting memenuhi syarat pengecualian, itu sudah bisa terwujud,” tukasnya.<br /><br />Sutarman yakin rencana Kabupaten Persiapan Serawai Ambalau bisa diterima pemerintah pusat karena posisi strategis dua daerah itu bukan hanya pada level daerah dan nasional, namun sudah menjadi menjadi isu internasional.<br /><br />“Masyarakat mesti tahu, Serawai dan Ambalau masuk kategori paling penting di dunia karena kedua kawasan tersebut adalah paru-paru dunia,” jelasnya.<br /><br />Di Kecamatan Serawai dan Ambalau menurut Sutarman terdapat hutan lindung yang luas, taman nasional terluas, masuk kerangka Heart of Borneo (HoB), sumber resapan air dan juga sebagai daerah terpencil serta tertinggal.<br /><br />“Ketertinggalan Serawai Ambalau ini dibuktikan dengan sama sekali belum ada jalan menuju Serawai apalagi ke Ambalau, hanya ada akses sungai yang ongkos transportasinya tinggi,” kata dia.<br /><br />Jadi menurutnya posisi tawar Serawai dan Ambalau bukan hanya pada level nasional tetapi sampai internasional.<br /><br />“Artinya bahwa memelihara kekayaan alam dan hutan di Serawai dan Ambalau yang merupakan sumber paru-paru dunia adalah masuk dalam kerangka kepentingan internasional,” ujar alumni FKIP Untan ini. <br /><br />Dan melalui kabupaten persiapan nanti kata dia, diharapkan akan mengubah pola pikir dan pola kerja masyarakat setempat dari kegiatan penebangan hutan menjadi pola lain yang lebih baik demi keselamatan hutan.<br /><br />“Apabila masyarakat setempat ditelantarkan maka hutan pun akan rusak dan kabupaten persiapan adalah solusi bagi pemerintah dan dunia internasional,” tukasnya.<br /><br />Untuk menyelamatkan hutan dan membuka keterisolasian daerah, peluang tersebutlah menurutnya yang akan segera dimanfaatkan masyarakat Serawai Ambalau.<br /><br />“Tentunya untuk kabupaten persiapan ini, masyarakat juga jangan salah kaprah dulu karena yang diajukan ini bukanlah seperti pemekaran kabupaten otonom,” jelasnya.<br /><br />Kabupaten persiapan kata dia diartikan bahwa pemerintah pusat akan mempersiapkan daerah yang dimaksud selama 3-5 tahun menjadi kabupaten otonom, kabupaten persiapan tanpa ada dewan dan akan ditunjuk semacam pembantu Bupati atau pembantu Gubernur oleh pusat.<br /><br />“Dalam masa persiapan tersebut, segala keuangan maupun pemerintahan akan ditangani langsung oleh pusat demi kebutuhan pembangunan masyarakat setempat,” imbuhnya.<br /><br />Ia mengatakan, Tim Pemekaran Kabupaten Persiapan Serawai Ambalau telah terbentuk pada 29 April 2011 lalu dan telah bekerja simultan untuk membuat grand designnya. Timnya diketuai A Suan Rumban dengan sekretaris AM.Calon.<br /><br />“Kami juga mohon maaf, selama ini belum terlalu banyak melibatkan semua elemen masyarakat, karena tim ini terbentuk dengan <br /><br />fokus utama bekerja membuat grand design dulu, namun setelah jadi nanti maka kami akan mengundang semua elemen masyarakat <br /><br />Serawai Ambalau untuk bahu-membahu mempercepat proses terbentuknya Kabupaten Persiapan Serawai Ambalau,” ujarnya.<br /><br />Pembentukan kabupaten persiapan ini menurutnya telah mendapat tanggapan positif dari Bupati Sintang, bahkan telah diinformasikan secara lisan kepada Gubernur dan Lazarus, Anggota DPR RI asal Kalbar. <br /><br />“Tanggapan mereka baik sekali dan beberapa hari ke depan kami akan segera menemui Bupati dan DPRD Sintang untuk menyampaikan aspirasi resmi ini,” pungkasnya.<strong> (phs)</strong></p>
