Sertifikasi Kayu Jadi Fokus Kemenhut

oleh

Pemerintah terus mendorong pemegang konsesi melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan lestari maupun mendapatkan label legalitas produk kayu industri kehutanan untuk memperkuat daya saing produk ekspor <p style="text-align: justify;">Pemerintah terus mendorong pemegang konsesi melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan lestari maupun mendapatkan label legalitas produk kayu industri kehutanan untuk memperkuat daya saing produk ekspor.<br /> <br /> Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan, di Jakarta, Minggu, mengatakan, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi legalitas kayu menjadi jawaban atas tantangan negara konsumen yang menghendaki produk kayu dari sumber yang legal.<br /> <br /> Menurut dia, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan solusi untuk menghentikan masuknya produk kayu dari hasil pembalakan liar (illegal logging) yang selama ini mengganjal ekspansi produk kayu RI terutama ke negara Eropa.<br /> <br /> "Dengan SVLK, produk kayu RI mendapat jaminan diterima di pasar internasional," kata Menhut.<br /> <br /> Apalagi, katanya, SVLK menjadi satu-satunya sistem yang diakui negara konsumen yang diinisiasi oleh Indonesia. <br /> <br /> Sementara itu, Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto menegaskan, pemerintah akan memberikan insentif bagi industri yang siap menerapkan SVLK.<br /> <br /> "Insentifnya bisa bermacam-macam. Yang pasti, pasar akan menghargai produk kayu Indonesia dengan label SVLK," katanya.<br /> <br /> Apalagi, kata dia, Uni Eropa, AS, dan Jepang tidak ragu lagi menghargai produk kayu Indonesia dengan harga lebih mahal.<br /> <br /> "Produk kayu RI akan dapat `premium price` di pasar internasional. Apalagi Eropa menyiapkan 20 persen pangsa impornya untuk produk kayu berlabel SVLK," kata Hadi.<br /> <br /> Menanggapi komitmen perusahaan HTI terhadap SVLK, Presdir PT Mutu Agung Lestari (MAL), Arifin Lambaga mengatakan, RAPP merupakan perusahaan pertama yang mendapatkan sertifikat PHPL berdasarkan skema Permenhut P.38.<br /> <br /> Menurut dia, sebenarnya masih banyak perusahaan di Indonesia yang berkomitmen dalam pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta menjamin legalitas kayu sebagai bahan baku industri kehutanan.<br /> <br /> MAL merupakan lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikat PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) dan VLK (Verifikasi Legalitas Kayu) kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pada 20 Oktober 2010.<br /> <br /> Menyangkut komitmen itu, Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu memenuhi standar sertifikasi yang dipersyaratkan dalam pengelolaan HTI yang lestari dan berkelanjutan, termasuk didalamnya sertifikasi legalitas kayu.<br /> <br /> "Kami juga mendukung upaya pemerintah yang mendorong agar standar SVLK dapat diakui secara internasional. SVLK merupakan salah satu langkah penting untuk pengelolaan hutan lestari, untuk menekan pembalakan serta perdagangan kayu illegal, serta untuk meningkatkan kredibilitas produk industri kehutanan Indonesia agar dapat bersaing secara fair dalam perdagangan internasional," tegas Kusnan. (Eka/Ant)</p> <p> </p>