Sertifikat Warga Belum Keluar, Dewan Akan Panggil SDK

oleh
oleh

Selasa (25/2) kemarin, belasan warga desa Junjung Permai dan Desa Nanga Kebra mendatangi DPRD Melawi. Mereka meminta dan berharap kepada DPRD bisa membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi mereka dengan perusahaan perkebunan PT SDK. <p style="text-align: justify;">Persoalan tersebut bermula dari 125 warga yang melakukan akad dengan ke PT. SDK. Namun semuanya sudah lunas sehingga sudah bisa mendapatkan sertifikat.<br /><br />“Dan ternyata, dari 125 warga yang sudah lunas itu, ada 11 warga yang belum mendapatkan sertifikat sedangkan yang lain sudah, padahal 11 hamparan ini masih dalam satu kawasan,” kata Kades Junjung Permai Subandi.<br /><br />Dia mengatakan, warga sudah melakukan konfirmasi dengan perusahaan, namun jawaban mereka tidak memuaskan. Bahkan menurut pihak perusahaan sebelas hamparan yang tidak keluar sertifikatnya masuk dalam kawasan hutan lindung.<br /><br />“Bagaimana bisa dalam satu kawasan bisa beda statusnya, rasa-rasanya kan aneh, karena kami sudah mentok dan bosa mengadu kepada perusahaan kami akhirnya datang kemari dan mengadu kepada DPRD supaya dewan bisa membantu,” katanya.<br /><br />Sementara terkait persoalan itu, DPRD Melawi akan memanggil perusahaan SDK yang beroperasi di wilaayah kecamatan Belimbing Hulu. DPRD akan melakukan konfirmasi terkait masalah sertifikat milik 11 warga yang hingga kini belum keluar.<br /><br />“Kami akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari warga, nanti dengan data itu kami bisa mudah saat akan melakukan konfirmasi kepada perusahaan, sehingga persoalannya akan lebih cepat diselesaikan,” kata Wakil ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi.<br /><br />Sementara hal senada juga diungkapkan Kluisen, selaku wakil ketua DPRD Melawi I. DPRD hanya akan menjadi fasilitator untuk membantu warga menyelesaikan persoalan yang terjadi. Maka dari itu warga diminta sedikit sabar.<br /><br />“Selain pihak perusahaan kita nanti juga akan undang BPN, sebab mereka yang mempunyai peta wilayah, apakah benar daerah itu masuk kawasan hutan lindung atau tidak, kalau masuk berarti perusahaan yang salah kenapa hutan lindung meski digarap,”katanya. (Ira/kn)</p>