Seruyan Bentuk Dewan Riset Daerah

oleh

Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah membentuk Dewan Riset Daerah guna membantu Pemerintah Kabupaten setempat untuk menentukan kebijakan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. <p style="text-align: justify;">Bupati Seruyan Sudarsono di Kuala Pembuang, Rabu, mengatakan, Dewan Riset Daerah (DRD) dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional dan Penelitian Iptek yang mewajibkan pemerintah daerah mendorong pertumbuhan dan penerapan Iptek, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem penelitian nasional.<br /><br />"Untuk melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan dibidang Iptek yang didukung oleh DRD," katanya.<br /><br />Ia menjelaskan, DRD yang terdiri dari kalangan akademisi dan pemerintahan mempunyai peran startegis sebagai mitra pemerintah daerah untuk memberikan masukan dan pemikiran dalam menentukan kebijakan di bidang Iptek.<br /><br />"Saya berharap kebijakan dibidang Iptek, yakni yang bersifat operasional dapat dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi daerah, potensi daerah dan kebutuhan masyarakat," katanya.<br /><br />Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Seruyan Haryono mengatakan anggota DRD Seruyan sebanyak 15 orang telah dikukuhkan untuk masa jabatan 2015-2019, yang terdiri dari empat orang akademisi dari Universitas Darwan Ali (Unda) dan 11 orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Seruyan.<br /><br />"Adapun susunan organisasi dan personalia DRD yakni, komisi teknis bidang pendidikan dan kesehatan, komisi teknis bidang infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal serta komisi teknis bidang ketahanan pangan, lingkungan hidup dan penanggulan bencana," katanya.<br /><br />Ia menambahkan, selain memberikan saran, masukan serta gagasan, DRD juga diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah.<br /><br />"Dengan banyaknya masukan dari berbagai pihak maka pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dalam mengembangkan potensi daerah, khususnya di bidang Iptek," katanya. (das/ant)</p>