Sidang Yansen Hadirkan Dua Ahli

oleh
oleh

Mantan bupati Sanggau Yansen Akun Efendi yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Tempat Pembungan Akhir Sampah (TPA) di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Dan diduga mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 1,7 miliar kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sanggau, kali ini sidang yang digelar mengagendakan mendengarkan ahli yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa. <p style="text-align: justify;">Dua orang ahli yang dihadirkan tersebut masing-masing dosen Universitas Tanjung Pura (Untan) Pontianak Prof DR Kamarullah SH MH. Dan pakar hukum DR Syarif Hasim Azizurahman SH M Hum, sidang sendiri digelar di ruang sidang utama PN Sanggau Jl Jend Sudirman dihadiri oleh puluhan masyarakat Sanggau yang ingin mengetahui tindak lanjut kasus dugaan korupsi tersebut.<br /><br />Sidang yang mulai digelar sekitar pukul 10.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) yang juga ketua PN Sanggau Lie Sony SH. Dan dihadiri oleh terdakwa yang juga mantan bupati Sanggau Yansen Akun Efendi, dua orang penasihat hukum terdakwa serta Penuntut Umum (PU) dalam kasus tersebut.<br /><br />Dalam keteranganya, ahli yang dihadirkan dalam persidangan Prof DR Kamarullah SH MH, menjelaskan terkait posisi terdakwa dalam pengadaan tanah tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang benar. Yakni sebagai ketua panitia pengadaan tanah, dan menyetujui tentang penetapan harga tanah yang sudah disepakati dalam panitia tersebut.<br /><br />Sementara menjawab pertanyaan Penuntut Umum (PU) terkait harga tanah yang menjadi penyebab kerugian negara Rp 1,7 miliar, Prof DR Kamarullah SH MH menyatakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tidak bisa digunakan sebagai patokan penetuan harga tanah. Karena yang bisa dijadikan patokan penentuan harga tanah adalah harga kesepakatan dan harga tanah disekitar tanah tersebut.<br /><br />“Selama uang yang dipergunakan untuk membeli tanah tersedia dalam anggaran, dan tidak melebihi anggaran yang ada, serta disetujui oleh DPRD pada saat laporan akhir tahun bupati. Maka secara otomatis proses pembelian tanah tidak bermasalah dan sah demi hukum, kecuali jika pembelian tanah tersebut dipermasalahkan karena mengada-ada anggaranya dan sebagainya,” tandasnya.<br /><br />Sementara menjawab pertanyaan ketua majelis hakim Lie Sony terkait boleh tidaknya Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) melakukan audit seperti pada kasus tersebut. Prof DR Kamarullah SH MH mengatakan, bahwa BPKP tidak pernah diperbolehkan untuk melakukan audit, karena sesuai undang-undang satu-satunya lembaga yang boleh melakukan audit adalah BPK.Hal senada dikatakan ahli kedua yang dihadirkan dalam persidangan tersebut DR Syarif Hasim Azizurahman SH M Hum, dirinya menyatakan di Indonesia satu-satunya lembaga yang boleh melakukan audit adalah BPK. Dan hanya lembaga tersebut yang boleh mengeluarkan nilai kerugian negara jika diperkirakan ada pekerjaan yang dinilai bermasalah.<br /><br />“Hanya BPK yang boleh melakukan audit dan mengeluarkan nilai kerugian akibat sebuah pekerjaan, termasuk berapa biaya yang harus dikembalikan kepada negara dan ada tidaknya indikasi pidana dalam kasus tersebut. Dan BPK lah yang kemudian mengusulkan apakah sebuah kasus bisa dilanjutkan ke ranah hukum atau tidak berdasarkan rekomendasi ke pihak terkait,” ungkapnya.Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan TPA Meliau tersebut dilanjutkan pada Selasa (28/6) mendatang dengan agenda utama pemeriksaan terdakwa. <strong>(phs)</strong></p>