Sikap Dahlan Iskan Dinilai Kurang Pas

oleh

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dianggap DPR memiliki sikap kurang pas. Pasalnya, secara tiba-tiba dia membatalkan diri menghadiri rapat dengan Komisi VII DPR, Senin pagi, padahal dia sudah datang ke ruangan di mana rapat kerja itu digelar. <p style="text-align: justify;">Yang menyatakan hal itu Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon. Menu rapat kerja antara Kementerian BUMN dengan Komisi VII DPR kali ini, di antaranya menindaklanjuti laporan hasil pemeriksanaan BPK tentang inefisiensi di tubuh PT PLN Persero pada 2009-2011, senilai Rp37,6 triliun.<br /><br />Iskan pernah menjadi orang nomor satu di PT PLN Persero pada masa itu sebelum ditunjuk menjadi menteri BUMN dalam Kabinet Indonesia Bersatu II oleh Presiden Susilo Yudhyono.<br /><br />Rapat kerja Iskan dan jajarannya dengan Komisi VII DPR dijadualkan pukul 10.00 WIB. Iskan sudah memasuki ruang rapat pukul 09.48 WIB dan menjumpai ruangan itu masih cukup kosong, cuma ada beberapa staf dari BUMN yang diundang serta staf-staf komisi itu.<br /><br />Dia meninggalkan Gedung DPR pukul 10.10 WIB. Sebelum meninggalkan gedung rakyat tersebut, dia sempat bertemu Simbolon yang baru turun dari mobil pribadinya di lobi Nusantara I.<br /><br />Saat itu, dia hanya mengungkapkan tidak bisa menghadiri rapat dan diwakili Sekretaris Kementerian BUMN, Wahyu Hidayat. Tiba-tiba Iskan dipanggil Yudhoyono untuk satu rapat terbatas di Kantor Kepresidenan. <br /><br />"Pak Dahlan belum kasih info kalau hari ini tidak bisa hadir padahal undangan sudah kami beri," tutur Simbolon, di Gedung DPR, Jakarta, Senin.<br /><br />Dia kesal sekaligus terkejut karena ternyata Iskan sudah tiba di ruangan Komisi VII DPR sebelum pukul 10.00 WIB, namun meninggalkan rapat kerja yang seharusnya dilaksanakan pukul 10.00 WIB dengan alasan harus memenuhi rapat terbatas yang dipimpin Yudhoyono.<br /><br />"Khan dia sudah datang ke DPR. Ya, seharusnya ngomong lah dalam rapat. Monggo disampaikan dalam forum karena memang sudah ada mekanismenya. Kami-kami juga sebagai anggota DPR ya diatur oleh aturan juga," kata Simbolon. <strong>(phs/Ant/foto: dok)</strong></p>