Sikapi Penahanan Surat PKR Oleh Ketua DPRD Kalbar, Sejumlah Tokoh Masyarakat Kecewa

oleh

Menyikapi pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan bahwa ketua DPRD Kalbar Minsen “menahan” surat butapi Sintang Milton Crosby selaku koordinator pembentukan provinsi Kapuas Raya terkait pemekaran wilayah timur Kalbar, sejumlah kalangan mengaku sangat kecewa. Tindakan ketua DPRD Kalbar yang menahan surat tentang PKR selama kurang lebih 1,8 tahun ini dianggap sebagai bukti kongkrit menghambat pembentukan provinsi baru. <p style="text-align: justify;">“Pantas saja, Kapuas Raya kesannya jalan di tempat. Ternyata suratnya di tahan sampai hampir dua tahun. Begini kok dibilang tidak menghambat,”ungkap seorang PNS yang enggan disebutkan namanya saat membaca koran terkait surat dari Milton Crosby tentang Kapuas Raya.<br /><br />Tindakan yang dilakukan ketua DPRD Kalbar ini menurutnya sangat bertentangan denngan posisinya sebagai wakil rakyat. Sebab sudah sejak lama diketahui bahwa pemekaran Kapuas Raya adalah kepentingan dan kebutuhan rakyat yang ada di wilayah timur Kalbar. <br /><br />“Katanya wakil rakyat, Kapuas Raya itu suara rakyat, kenapa harus dihambat,”kesalnya. <br /><br />Ditempat  terpisah, tokoh masyarakat Sintang H.Junaidi juga mengatakan sangat menyesalkan perilaku wakil rakyat yang justru menurutnya tidak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat. Jika ketua DPRD Kalbar mengatakan sudah pernah membaca dan mengetahui surat yang diberikan oleh sekwan pada 10 Juni 2010 lalu, mengapa surat tersebut tidak segera didistribusikan kepada komisi yang membidangi masalah tersebut. <br /><br />“Memang tidak perlu lagi mencari siapa yang salah atau mencari-cari alasan lain, karena masyarakat sudah bisa menyimpulkan sendiri atas apa yang dilakukan oleh para pejabat di provinsi sana,”pungkasnya. <br /><br />Ketua DPRD Sintang Harjono saat ditemui di ruang kerjannya Kamis (5/4) kemarin juga mengaku kecewa dengan penahanan surat dari koordinator pembentukan Kapuas Raya oleh ketua DPRD Kalbar.<br /><br />“Apa masalahnya sehingga tidak lanjut dilanjutkan surat tersebut. Kapuas raya ini bukan kepentingan kelompok tertentu. Tapi ini adalah kebutuhan masyarakat di wilayah tiimur Kalbar,”tegasnya. <br /><br />Lebih lanjut ketua DPD Golkar Sintang ini mengatakan bahwa letak persoalanya bukan pada tidak masuknyya provinsi Kapuas Raya pada 13 prioritas pemekaran wilayah, namun pada justru pada prosesnya. <br />“Biarkan saja prosesnya tetap berjalan. <br /><br />Keputusan disetujui atau tidak itu kewenanganya ada di pusat. Jadi prosesnya harus tetap berjalan dan tidak usah dihambat-hambat,”ujarnya. <br />Dikatakan pria yang akrab disapa Bejang ini bahwa penahanan surat oleh ketua DPRD kalbar termasuk upaya politik menghambat PKR. Karena surat yang dikirim oleh coordinator PKR adalah surat politik. <br /><br />“PKR ini memang kepentingan politik, karena akan dihasilkan dari sebuah proses politik dan menjaid produk politik. Tapi PKR juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah timur yang harus diakui lebih tertinggal,”tegasnya. <br /><br />Terhadap hal ini, Harjono meminta agar para pejabat yang berwenang di tingkat provinsi untuk turut membantu proses pemekaran provinsi Kapuas Raya. “Masalah kapan terealisasi itu bukan kewenangan kita, tapi prosesnya harus tetap jalan,”tegasnya.<br /><br />Harjono juga memberikan motivasi kepada coordinator PKR Milton Crosby dan bupati 4 kabupaten lain untuk lebih intensive memperjuangkan terbentuknya PKR. <br /><br />“Ini harus menjadi lecut bagi para bupati dan tim pemekaran untuk lebih intensive dan seirama dalam langkah dan gerak untuk mewujudkan provinsi Kapuas Raya,”pungkasnya. <br /><br />Sementara itu koordinator PKR Milton Crosby saat dikonfirmasi tentang hal ini mengaku lebih suka tidak memberikan komentar apapun.<br /><br />“Maaf, saya tidak mau memberikan komentar. Yang jelas saya sudah melakukan tugas saya sebagai koordinator yang diamanahkan oleh ekitar 1,4 juta masyarakat wilayah timur Kalbar. Selebihnya silahkan masyarakat yang menilai, karena saat ini masyarakat sudah cerdas,”pungkasnya. <br /><br />Terungkapnya surat tentang PKR yang ditahan oleh ketua DPRD Kalbar sejak 10 Juni 2010 lalu ini menjadi bukti ucapan Milton Crosby di akhir tahun 2010 yang menyatakan bahwa dirinya telah menindaklanjuti surat dari komisi II DPR RI terkait kelengkapan pembentukan PKR. <br /><br />Saat itu berkembang informasi bahwa komisi II menilai tim pemekaran lambat merespon surat dari tentang kelengkapan persyaratan PKR sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2007. Kini  telah terbukti bahwa ketua tim PKR telah memberikan respon ternyata surat itu mandeg di tingkat provinsi. <strong>(ek/ast)</strong></p>