SK Bupati Terkait Het BBM Jadi “Macan Ompong”

oleh
oleh

Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Baco Maiwa, SE mengatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatur tentang Harga Eceran Tertinggi (Het) Bahan Bakar Minyak (BBM) jadi macan ompong, pasalnya masalah harga minyak jenis premium tetap saja dikeluhakan masyarakat, apalagi masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengantri di sejumlah APMS, rata-rata pengantri dari sekelompok orang atau para pengecer, bahkan sejumlah pemilik kios. <p style="text-align: justify;"><br />“Seharusnya Kita harus kembali lagi keaturan, karena rakyat harus mendapatkan minyak bersubsidi, namun kenyataan dilapangan rakyat tidak bisa menikmati hal tersebut, antrian dimonopoli para pengecer,” ungkapnya pada kalimantan-news.com, Rabu (18/01/2012). <br /><br />Dijelaskan Baco, bahwa selama ini masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sudah puas meneriakan permasalahan BBM, jangan sampai masyarakat berbuat hal-hal yang tidak diinginkan karena sesungguhnya tanpa disadari bahwa BBM mempengaruhi harga semua barang kebutuhan masyarakat. <br /><br />“Seharusnya hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sebab semakin hari akan semakin menggila permainan sekelompok orang untuk harga BBM, dan yang menjadi korban itu masyarakat banyak,” cetusnya.<br /> <br />Oleh karenanya, dengan tegas Baco mengharapkan agar Satuan Polisi Pamongpraja (Sat.Polpp) harus bisa menunjukan perannya sebagai pengawal Perda dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu seperti halnya SK Bupati Kapuas Hulu. <br /><br />“Selama ini Pol PP tidak ada tindakan tegas, selalu saja dibahas tapi tidak berani mengambil langkah, seharusnya memiliki kewajiban dalam mengawal peraturan daerah dan segala kebijakan Pemerintah Daerah, sehingga SK Bupati yang sudah beredar terkait Het itu tidak seperti macan ompong,” tegasnya.<br /><br />Tidak hanya itu Pemkab juga harus bisa mencari solusi dengan mengatur pola yang tepat bagaimana mengatur pendistribusian BBM agar pihak pengecer juga bisa dapat rejeki dan masyarakat umum juga bisa mendapatkan BBM bersubsidi dengan mudah. <br /><br />“Nah sebaiknya selain aturan dijalankan, Saya rasa akan lebih baik apabila ada solusi dalam pendistribusian BBM yang ada di APMS sehingga pengecer dan masyarakat sama-sama mendapatkan kesempatan untuk mengantri, kalau selama ini masyarakat terpaksa membeli minyak di sejumlah kios-kios dengan harga yang tidak sesuai aturan, sementara ini mengantri para pengecer bahkan sebelum APMS buka sudah memarkirkan kendaraanya didepan APMS,” Pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>