Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya yang tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah diminta tanggap terhadap bahan pokok pemicu inflasi. <p style="text-align: justify;">Sejak tim ini terbentuk tahun 2008 daun singkong masih menjadi pemicu inflasi walaupun skalanya kecil, padahal tumbuhan tersebut mudah dan siapa saja dapat menanamnya, kata Sekretaris Daerah Pemprov Kalteng Siun Jarias di Palangka Raya, Rabu.<br /><br />"SKPD seharusnya cepat tanggap terhadap komoditi pemicu inflasi tanpa harus menunggu instruksi dari saya atau Gubernur Teras Narang baru bekerja. Saya yakin setiap dinas sudah memahami tugas dan fungsinya," tambah Siun.<br /><br />Kalteng pada Maret 2014 mengalami deflasi 0,03 persen yang merupakan gabungan dari Palangka Raya dan Sampit. Palangka Raya mengalami Inflasi 0,12 persen dan Sampit terjadi deflasi sebesar 0,30 persen.<br /><br />Sekda mengatakan, pencapaian deflasi tersebut sebenarnya dapat lebih tinggi apabila bahan pokok pemicu inflasi yang mudah dikembangkan menjadi perhatian SKPD maupun masyarakat.<br /><br />"Saya berharap daun singkon yang merupakan tanaman mudah tumbuh tidak lagi penyumbang inflasi. SKPD harus memberikan tanggap dan respon dengan bahan pokok pemicu inflasi itu," kata Siun.<br /><br />Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalteng Dwi Tugas Waluyanto mengatakan, TPID Provinsi sudah berupaya tanggap terhadap bahan pokok pemicu inflasi. Hanya, langkah yang diambil terlebih dahulu bahan pokok yang tertinggi memicu inflasi.<br /><br />Di mana TPID merupakan gabungan dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng, BI dan Bulog telah mengantisipasi agar beras maupun bawang tidak menjadi pemicu inflasi.<br /><br />"Sekarang inikan peran beras menyumbang inflasi sudah bisa diantisipasi, sedangkan bawang juga sudah dilakukan penanaman pada tahun 2013. Berkat TPID, bawang yang dianggap tidak dapat tumbuh di Kalteng ternyata bisa dan panen ratusan ton," demikian Dwi.<strong> (das/ant)</strong></p>
