SKPD Wajib Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, diwajibkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, guna mendorong percepatan reformasi birokrasi di daerah. <p style="text-align: justify;">Staf Ahli Bupati Kotabaru Bidang Pemerintahan, H. Akhmad Rivaidi Msi, di Kotabaru, Selasa mengatakan, sebagai penyelenggara pemerintahan, SKPD diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.<br /><br />SKPD harus mempelajari, memahami dan melaksanakan indikator penilaian, ujar Rivai, menyikapi ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2011 yang ditetapkan tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota.<br /><br />Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<br /><br />Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh SKPD sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menginstruksikan kepada Bupati/Walikota untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.<br /><br />Baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan, melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Serta senantiasa berupaya mencegah, mengurangi bahkan menghapuskan pungutan tidak resmi.<br /><br />Adapun instrumen penilaian penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten/Kota SKPD, meliputi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik.<br /><br />Misalnya, jenis pelayanan yang ada pada semua pelayanan terpadu satu pintu, penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP), penetapan maklumat/janji pelayanan oleh SKPD; Kebijakan peningkatkan partisipasi masyarakat.<br /><br />Misalkan, adanya lembaga yang menangani pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik sampai dengan penyelesaian tindak lanjutnya.<br /><br />Kebijakan pemberian penghargaan dan penegakan disiplin misalnya penghargaan yang diberikan kepada pegawai unit pelayanan publik yang menunjukkan prestasi kerja yang baik.<br /><br />Disamping itu, yang sangat penting pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik; kebijakan korporatisasi unit pelayanan publik.<br /><br />Pengembangan manajemen pelayanan misalnya, melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP).<br /><br />Pelaksanaan proses pelayanan sesuai prosedur tetap (SOP), pelayanan jemput bola, penerapan sambungan langsung telepon (hotline service) dan/atau pengelolaan SMS.<br /><br />Kebijakan peningkatan profesionalisme pejabat/pegawai di bidang pelayanan publik; penghargaan dibidang peningkatan kualitas pelayanan publik.<br /><br />Serta kebijakan pembangunan kemasyarakatan dan kesejahteraan misalnya pembebasan biaya SPP dan pemberian beasiswa; kebijakan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah; kebijakan pengembangan dan pemanfaatan e-government.<br /><br />Penerapan SNI ISO 9001-2008 dalam pelayanan publik yang dalam prosesnya mulai dari hulu sampai ke hilir (SKPD berikut UPTD nya). <strong>(phs/Ant)</strong></p>